TEMPO.CO, Manchester – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengatakan tidak akan mundur dari posisinya meskipun gagal mendapatkan kesepakatan terkait rencana negaranya meninggalkan Uni Eropa atau Brexit.
Johnson berkukuh pemerintahan yang didukung partai berhaluan konservatif ini bakal mampu melakukan Brexit atau British Exit pada 31 Oktober 2019.
Johnson menyampaikan pesan ‘lakukan atau mati’ kepada jajaran partai pada konferensi tahunan partai di Manchester. Dia mengaku akan memimpin Inggris melakukan Brexit dengan atau tanpa kesepakatan.
Namun, Johnson harus mengatasi hambatan adanya undang-undang yang dibuat parlemen. UU itu mengharuskan PM meminta perpanjangan waktu Brexit jika belum tercapai kesepakatan pada 17 – 18 Oktober 2019 dengan UE.
Johnson menyebut UU itu sebagai UU Penyerahan Diri.
“Rakyat mulai merasakan negara ini mendekati momen penting penentuan pilihan. Dan kita harus bersama dan melakukan Brexit pada 31 Oktober 2019. Saya akan melanjutkan dan melakukannya,” kata dia kepada televisi BBC seperti dikutip Reuters pada Ahad, 29 September 2019.
Saat ditanya apakah dia akan mundur untuk menghindari diminta mengajukan penundaan, Johnson mengatakan, Johnson menjawab,”Tidak, saya akan memimpin partai dan negara pada masa sulit ini. Dan saya akan melanjutkan melakukannya. Saya yakin ini adalah tanggung jawab saya,” kata dia.
Kesepakatan yang dimaksud adalah mengenai pengaturan perjanjian ekonomi antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa jika Brexit terjadi. Ini, misalnya, mencakup besaran tarif ekspor dan impor dari Inggris ke UE.
