PM Inggris Boris Johnson Enggan Mundur Soal Brexit

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota <i>gym</i> memukul samsak bergambar mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, saat kelas olahraga Brexfit di Gym Box, London, Kamis, 27 September 2018. Kelas ini ditawarkan bagi warga London yang muak dengan kebijakan Brexit. REUTERS/Simon Dawson

    Anggota gym memukul samsak bergambar mantan Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, saat kelas olahraga Brexfit di Gym Box, London, Kamis, 27 September 2018. Kelas ini ditawarkan bagi warga London yang muak dengan kebijakan Brexit. REUTERS/Simon Dawson

    TEMPO.COManchester – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, mengatakan tidak akan mundur dari posisinya meskipun gagal mendapatkan kesepakatan terkait rencana negaranya meninggalkan Uni Eropa atau Brexit.

    Johnson berkukuh pemerintahan yang didukung partai berhaluan konservatif ini bakal mampu melakukan Brexit atau British Exit pada 31 Oktober 2019.

    Johnson menyampaikan pesan ‘lakukan atau mati’ kepada jajaran partai pada konferensi tahunan partai di Manchester. Dia mengaku akan memimpin Inggris melakukan Brexit dengan atau tanpa kesepakatan.

    Namun, Johnson harus mengatasi hambatan adanya undang-undang yang dibuat parlemen. UU itu mengharuskan PM meminta perpanjangan waktu Brexit jika belum tercapai kesepakatan pada 17 – 18 Oktober 2019 dengan UE.

    Johnson menyebut UU itu sebagai UU Penyerahan Diri.

    “Rakyat mulai merasakan negara ini mendekati momen penting penentuan pilihan. Dan kita harus bersama dan melakukan Brexit pada 31 Oktober 2019. Saya akan melanjutkan dan melakukannya,” kata dia kepada televisi BBC seperti dikutip Reuters pada Ahad, 29 September 2019.

    Saat ditanya apakah dia akan mundur untuk menghindari diminta mengajukan penundaan, Johnson mengatakan, Johnson menjawab,”Tidak, saya akan memimpin partai dan negara pada masa sulit ini. Dan saya akan melanjutkan melakukannya. Saya yakin ini adalah tanggung jawab saya,” kata dia.

    Kesepakatan yang dimaksud adalah mengenai pengaturan perjanjian ekonomi antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa jika Brexit terjadi. Ini, misalnya, mencakup besaran tarif ekspor dan impor dari Inggris ke UE.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.