Unjuk Rasa di Hong Kong, Demonstran dan Polisi Bentrok Lagi

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Unjuk rasa di Hong Kong pada Minggu, 29 September 2019, rusuh. Kepolisian menembakkan gas air mata, peluru karet dan water cannon ke sejumlah demonstran saat unjuk rasa berubah menjadi bentrokan.

    Unjuk rasa anti-pemerintah di Hong Kong telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Rencananya unjuk rasa yang lebih besar akan dilakukan menjelang peringatan hari kemerdekaan Cina ke-70 pada 1 Oktober 2019.

    Dikutip dari reuters.com, Minggu, 29 September 2019, Kepolisian Hong Kong menembakkan gas air mata dari atap gedung Dewan Legislatif Hong Kong. Aksi kejar-kejaran aparat kepolisian dengan demonstran yang melakukan tindak kekerasan di kawasan perbelanjaan Causeway Bay, Wan Chai dan distrik Admiralty telah menyebabkan kekacauan.

    Para demonstran, yang sebagian besar menggunakan penutup wajah, menggunakan payung untuk menghalau semburan gas air mata yang dilepaskan oleh aparat kepolisian. Beberapa dari mereka bahkan ada yang balik melemparkan kaleng gas air mata ke arah aparat kepolisian.

    Para demonstran membuat barikade dari keranjang belanjaan, kaleng dan puing-puing. Seorang demonstran terlihat melemparkan bom molotof ke arah aparat kepolisian di stasiun kereta Wan Chai. Ada pula yang mencoba menghancurkan kamera CCTV di ATM Bank of China, namun gagal.

    Sebelumnya pemerintah Hong Kong mengatakan, Pemimpin Hong Kong Carrie Lam, akan meninggalkan Hong Kong untuk sementara dalam rangka menghadiri peringatan hari kemerdekaan Cina, padahal Lam sendiri mengirimkan undangan ke sejumlah pihak untuk perayaan hari kemerdekaan itu di Hong Kong.

    Menyusul adanya rencana demonstrasi beberapa hari ke depan, sejumlah toko di Hong Kong akan tutup dan transportasi MTR tidak beroperasi setelah sering menjadi sasaran kekerasan demonstran.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.