TEMPO.CO, Beijing – Cina membutuhkan kepemimpinan bersatu dan kuat dari Partai Komunis Cina agar negara tidak tercerai-berai.
Ini terungkap dalam salinan dokumen kebijakan pemerintah Cina, yang dirilis pada Jumat, 27 September 2019.
Dokumen negara ini dirilis menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Cina ke 70 pada 1 Oktober 2019.
“Kantor berita kabinet Cina melansir dalam dokumen itu bahwa kesuksesan negara tercapai sejak Partai Komunis Cina berkuasa sejak 70 tahun lalu karena kepemimpinan partai bersatu,” begitu dilansir Channel News Asia pada Jumat, 27 September 2019.
Dokumen pemerintah Cina menyebut negara ini memiliki luas wilayah yang sangat besar dan kondisi nasional yang kompleks. “Kesulitan dalam pengelolaannya jarang terlihat ke permukaan. Tanpa adanya kekuatan kepemimpinan yang kuat dan bersatu, Cina akan terpecah belah dan rontok, menjadi bencana bagi dunia,” begitu salah satu poin dari dokumen itu.
Baca Juga:
Sebelum ini, otoritas Cina telah lama membenarkan pendekatan tangan besi untuk mengatasi gerakan pro-Demokrasi di Beijing pada 1989. Alasannya, pendekatan dengan kekerasan ini diperlukan untuk stabilitas nasional.
Presiden Cina, Xi Jinping, yang bakal memimpin perayaan Hari Kemerdekaan Cina pada 1 Oktober 2019, terus memperkuat kekuasaan Partai Komunis Cina dan menekan kelompok yang mungkin menantang kekuasaannya sejak berkuasa pada 2012.
Pada saat yang sama, Xi Jinping juga menggelar proyek modernisasi militer besar-besaran yang membuat khawatir negara-negara di kawasan Asia.
Dokumen pemerintah Cina tadi juga menyatakan negara tidak berencana mengekspor model pembangunannya ke negara lain atau mengimpor model asing. Cina hanya mencari perdamaian dan bukan hegemoni.
“Bangsa Cina tidak memiliki genetik menginvasi atau mendominasi negara lain. Cina telah dirisak oleh Kekuatan Besar, perang, dan kekacauan yang meninggalkan kesan mendalam dan penderitaan yang lama. Cina tidak akan menimbulkan penderitaan yang pernah dialaminya kepada bangsa lain.”
Saat ini, seperti dilansir Reuters, Cina dan AS sedang mengalami perang dagang, konflik mengenai bantuan militer canggih ke Taiwan, dan penindasan Beijing terhadap warga minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.
AS juga mengecam sikap pemerintah Cina dalam penanganan demonstrasi pro-Demokrasi di Hong Kong. AS telah mewanti-wanti agar tidak jatuh korban akibat sikap keras pemerintah dan polisi Hong Kong terhadap para demonstran pro-Demokrasi.
