Boris Johnson Menantang Parlemen Inggris

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Inggris Boris Johnson duduk setelah parlemen Inggris memberikan suara apakah akan mengadakan pemilu dini, di Parlemen di London, Inggris, 10 September 2019.[Parliament TV via REUTERS]

    Perdana Menteri Inggris Boris Johnson duduk setelah parlemen Inggris memberikan suara apakah akan mengadakan pemilu dini, di Parlemen di London, Inggris, 10 September 2019.[Parliament TV via REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mencela rival-rival politiknya saat dia kembali ke parlemen pada Rabu, 25 September 2019. Johnson menantang lawan politiknya di parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan atau mengizinkannya membawa Inggris keluar dari Uni Eropa apapun kondisinya.

    "Ayo sini, ayo ..." kata Johnson, sambil melambai-lambaikan tangannya kepada kubu oposisi di sebuah sesi sidang parlemen terhadap kemungkinan pemungutan suara mosi tidak percaya pada pemerintah, dimana hal ini bisa mendorong dilakukan sebuah pemilu demi memecah kebuntuan Brexit.

    Johnson muncul pertama kali muncul di parlemen Inggris pada Rabu, 25 September 2019 setelah Mahkamah Agung Inggris memutuskan tindakan Johnson membekukan parlemen melanggar hukum

    Dikutip dari reuters.com, Kamis, 26 September 2019, sejumlah petinggi partai-partai oposisi Inggris, seperti Jeremy Corbyn menolak berkomunikasi dengan Johnson. Oposisi sepakat mereka hanya akan menyetujui pemilu digelar segera setelah Perdana Menteri Johnson mau mengesampingkan rencana meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan.

    Inggris menghadapi tenggat waktu 31 Oktober 2019 untuk angkat kaki dari Uni Eropa setelah krisis politik selama tiga tahun. Parlemen Inggris sampai sekarang belum mau menyetujui rencana pemerintah Inggris soal Brexit sehingga masih belum jelas bagaimana cara Inggris meninggalkan organisasi terbesar di Benua Biru itu. Inggris menjadi anggota Uni Eropa pada 1973.

    "Parlemen harus mendukung pemerintah dengan menyelesaikan masalah Brexit atau melakukan pemungutan suara (mosi tidak percaya). Saya tidak akan mengkhianati masyarakat soal Brexit," kata Johnson

    Pendekatan yang dilakukan Johnson dalam memimpin pemerintahan sering dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Johnson meyakinkan dia tidak akan meminta perpanjangan masa jabatan kendati aturan hukum memungkinkannya. Dia hanya akan mematuhi peraturan dan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober 2019.

    Sumber di Partai Buruh mengatakan partai itu tidak akan menerima tawaran dari Perdana Menteri Johnson untuk melakukan pemungutan suara mosi tidak percaya pada Kamis, 26 September 2019 waktu setempat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?