TEMPO.CO, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan kementerian luar negeri untuk melarang pejabat senior Iran dan keluarganya memasuki AS sebagai imigran dan non-imigran.
Pernyataan ini dikeluarkan oleh Gedung Putih dan diumumkan lewat situs resmi pada Rabu, 25 September 2019.
AS mengulangi tudingan bahwa Iran mensponsori terorisme, penahanan warga AS secara semena-mena, mengancam negara tetangga, dan melakukan serangan siber.
“Karena perilaku ini mengancam perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan lebih luas, saya memutuskan untuk kepentingan AS untuk bertindak membatasan dan menunda proses masuk ke AS. Baik sebagai imigran atau imigran terhadap pejabat senior Iran dan keluarga terdekatnya,” kata Trump dalam pernyataan itu seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis, 26 September 2019.
Hubungan AS dan Iran memburuk setelah Trump memutuskan AS keluar dari Perjanjian Nuklir Iran, yang didukung enam negara.
Perjanjian nuklir ini berisi kesepakatan larangan pengolahan uranium untuk dibuat bom. Sebagai imbalan, Iran bisa mengekspor minyak sebagai sumber pendapatan.
Saat ini, perjanjian ini masih didukung oleh Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina.
Soal pernyataan Trump itu muncul setelah Presiden Iran, Hassan Rouhani, mengatakan AS harus membayar lebih banyak jika menginginkan kesepakatan lebih luas.
Rouhani juga menolak bertemu dengan Trump di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dihadiri berbagai pemimpin dunia.
AS dan Arab Saudi baru-baru ini menuding Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap dua fasilitas pengolahan minyak di Khurais dan Abqaiq di Saudi.
Iran membantah tudingan ini dan menyebut pelakunya adalah kelompok Houthi, yang berperang melawan Saudi di Yaman.
Saudi tidak menerima penjelasan ini dan mengatakan menyiapkan opsi militer sebagai balasan atas serangan kilang minyak itu. Saudi sedang menyiapkan rencana penawaran saham perdana Saudi Aramco, yang merupakan perusahaan minyak terbesar di dunia.
