Trump Mau Dimakzulkan karena Ancam Presiden Ukraina demi Pemilu

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu dasar tuduhan pemakzulan yang diajukan Ketua DPR Nancy Pelosi terhadap Donald Trump adalah upaya Trump meminta bantuan Ukraina demi menjatuhkan lawan politik.

    "Tindakan yang diambil hingga saat ini oleh presiden telah secara serius melanggar konstitusi," kata Pelosi dalam pidato singkatnya.

    Dia mengatakan perilaku presiden mengungkapkan pengkhianatan sumpah jabatannya, pengkhianatan terhadap keamanan nasional dan pengkhianatan pemilu.

    Keputusan Pelosi menjadi babak baru dalam perselisihan politk Amerika.

    Trump menaggapi upaya pemakzulannya di Twitter ketika berada di New York selama beberapa hari Majelis Umum PBB.

    "PELECEHAN TERHADAP PRESIDEN!" tulis twit Trump.

    Selama dua tahun terakhir, pembicaraan tentang tuduhan pemakzulan berpusat di sekitar temuan-temuan penasihat khusus, Robert S. Mueller III, yang menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilihan umum 2016 dan upaya Trump untuk menggagalkan penyelidikan itu. Pada Selasa, Pelosi, seorang Demokrat dari California, mengatakan salah satu tuduhan pemakzulan adalah transaksi Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Tuduhan menyebut Trump menekan Volodymyr Zelensky untuk membuka penyelidikan korupsi terhadap mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr., pesaing utama untuk calon presiden dari Partai Demokrat 2020, dan putranya.

    Percakapan telepon tersebut diungkapkan seorang whistle-blower, dan terjadi hanya beberapa hari setelah Trump memerintahkan stafnya untuk membekukan lebih dari US$ 391 juta atau sekitar Rp 5,5 triliun bantuan ke Ukraina.

    Presiden Volodymyr Zelensky.[Kyiv Post]

    Trump telah mengkonfirmasi pembicaraannya dengan Zelensky dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia terus bersikeras bahwa dia bertindak dengan tepat dan tidak melanggar hukum.

    Donald Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia akan merilis transkrip percakapan untuk menepis tuduhan Demokrat.

    Sementara President Volodymyr Zelensky, seperti dilaporkan CNN, tidak menjawab apakah ada kaitan antara bantuan militer Amerika dengan investigasi Joe Biden.

    Zelensky hanya mengatakan percakapannya dengan Trump rahasia dan pribadi. Dan ketika ditanya apakah transkrip percakapan akan dirilis, Zelensky menjawab, "kita lihat saja nanti."

    Pelosi mengatakan kepada sesama Demokrat bahwa Trump meneleponnya pada Selasa pagi, bahwa ia tidak terlibat menahan whistle-blower agar tidak bersaksi di Kongres. Namun Selasa malam, Gedung Putih dan pejabat intelijen sedang mengerjakan versi aduan whistle-blower yang sudah disunting, setelah pelapor bersedia bersaksi di depan parlemen.

    Demokrat akan mengajukan resolusi pada Rabu, 25 September 2019, untuk mengutuk perilaku yang dilaporkan Trump terhadap Ukraina dan pengadu, dan menuntut pemerintahannya merilis aduan whistle-blower secara lengkap dan penuh.

    Pelosi mengatakan dia telah mengarahkan ketua dari enam komite yang telah menyelidiki Trump untuk melanjutkan di bawah penyelidikan pemakzulan.

    Dalam pertemuan tertutup sebelumnya, Nancy Pelosi dan panel akan mengirimkan pengajuan formal pemakzulan ke Komite Kehakiman, menurut dua pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut. Tuduhan Donald Trump yang menekan Presiden Ukraina ini bisa berpotensi menjadi dasar tuntutan untuk pemakzulan Trump.

    MEIDYANA ADITAMA WINATA | NEW YORK TIMES | CNN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.