Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Sebut Trump Bisa Dimakzulkan

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan anggota DPR AS, Adam Schiff, kiri. Fox News

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan), dan anggota DPR AS, Adam Schiff, kiri. Fox News

    TEMPO.COWashington – Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat, Adam Schiff, mengatakan Presiden Donald Trump bisa terkena pemakzulan atau impeachment jika hasil investigasi menunjukkan dia menekan Presiden Ukraina untuk menginvestigasi bekas Wakil Presiden Joe Biden.

    Schiff mengatakan ini dalam wawancara dalam acara CNN State of the Union dan menunjukkan perubahan sikap politik.

    “Jika Presiden secara esensi menahan bantuan militer dan pada saat yang sama dia berusaha menekan pemimpin negara asing untuk melakukan tindakan terlarang secara hukum, untuk menyediakan informasi negatif mengenai lawan politik pada masa kampanye Presiden, maka itu hanya bisa ditangani secara setara dengan kejahatan yang dilakukannya,” kata Schiff dari Partai Demokrat.

    Dia juga pernah mengatakan kepada CNN pada 25 Juli 2019 bahwa satu-satunya cara Trump turun dari jabatannya adalah dengan tidak dipilih. Dia mendesak Demokrat untuk memastikan para pemilih turun ke kotak suara pada pemilu 2020.

    Senator Mitt Romney dari Partai Republik, juga menyuarakan suara kritis soal ini.

    “Jika Presiden meminta atau menekan Presiden Ukraina untuk menginvetigasi lawan politiknya, baik secara langsung atau lewat pengacara pribadinya, itu akan menjadi masalah besar. Penting fakta-faktanya agar muncul ke permukaan,” kata dia lewat Twitter.

    Sejumlah tokoh Demokrat seperti Elizabeth Warren dan Alexandria Ocasio Cortez telah meminta pimpinan Partai Demokrat untuk memakzulkan Trump secepatnya seperti dilansir CNBC.

    Seperti diberitakan, Trump menelpon Presiden Ukraina soal kebijakan Biden saat masih menjadi wakil Presiden dari Presiden Barack Obama.

    Soal ini Ketua DPR Nancy Pelosi, yang berasal dari Partai Demokrat, menolak untuk memulai proses pemakzulan. Dia menulis surat kepada kolega separtai pada Ahad yang berisi peringatan kepada pemerintahan Trump agar tidak menahan informasi detil soal ini. Namun, Trump menolak membagikan informasi detil soal ini ke Kongres.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.