Aktivis Denise Ho Sebut Hong Kong Jadi Negara Polisi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan pengunjuk rasa menyalakan lampu ponselnya saat mengikuti Festival Pertengahan Musim Gugur di Sha Tin, Hong Kong, 13 September 2019. Aksi tersebut merupakan bagian dari protes yang bersamaan dengan festival tahunan tersebut. REUTERS/Jorge Silva

    Puluhan pengunjuk rasa menyalakan lampu ponselnya saat mengikuti Festival Pertengahan Musim Gugur di Sha Tin, Hong Kong, 13 September 2019. Aksi tersebut merupakan bagian dari protes yang bersamaan dengan festival tahunan tersebut. REUTERS/Jorge Silva

    TEMPO.COWashington – Aktivis Denise Ho mengatakan Hong Kong telah menjadi negara polisi. Dia mengatakan kepemimpinan Hong Kong yang cenderung pro-Cina melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga.

    Ho mengatakan ini menyusul terjadinya kerusuhan antara demonstran Hong Kong dan polisi di New Territories, yang berbatasan dengan Cina.

    “Dalam waktu tiga setengah bulan ini, kita melihat polisi di Hong Kong menjadi tidak terkontrol sama sekali,” kata Ho, yang juga seorang penyanyi lagu pop seperti dilansir Channel News Asia Sabtu, 22 September 2019.

    Ho mengatakan,”Hong Kong telah menjadi negara polisi dimana pemerintah bersembunyi di belakang pasukan polisi dan menolak mencari solusi atas krisis yang sedang terjadi,” kata dia.

    Ho dan sejumlah tokoh pro-Demokrasi Hong Kong telah mengunjungi sejumlah negara seperti AS, Jerman, Taiwan, dan Australia untuk mengangkat isu ini.

    “Sistem polisi kami telah dikorupsi menjadi alat pribadi Carrie Lam untuk mempertahankan kekuasaannya dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menyiksa rakyat, membungkam rakyat,” kata Brian Leung, salah seorang aktivis lainnya.

    Carrie Lam merupakan kepala eksekutif Hong Kong, yang ditunjuk oleh Beijing dan bukan hasil pemilu seperti dalam sistem demokrasi.

    Pada Jumat pekan lalu, lembaga Amnesti Internasional menuding polisi Hong Kong bertindak brutal terhadap warga demonstran. Pengurus menilai polisi melakukan aksi balas dendam atau retaliasi terhadap warga yang ditahan dengan melakukan penyiksaan. Misalnya, menyorotkan lampu laser hijau ke mata demonstran yang ditahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.