Miliarder Jepang Sebut Brexit Mustahil Diwujudkan

TEMPO.CO, Jakarta - Manusia terkaya di Jepang, Tadashi Yanai angkat bicara tentang Brexit yang dinilainya mustahil dilakukan. Malah Brexit akan membawa Inggris mundur ke tahun 1970an dengan perekonomian yang stagnan. Saat itu, Inggris dijuluki manusia sakit di Eropa.

Menurut miliarder pendiri dan CEO Fast Retailing atau FRCOF yang dikenal dengan merek Uniqlo dalam wawancara dengan CNN Business, Inggris telah mendapatkan manfaat selama beberapa tahun menjadi bagian dari ekonomi terbuka. Breixt akan mengubah hal itu.

"Saya pikir Brexit secara praktek mustahil karena perbatasan lama akan goyah dan Inggris bermasalah dengan Irlandia Utara dan Skotlandia. Oleh karena itu, saya pikir Brexit sulit untuk diwujudkan bahwa jika Inggris ingin melakukannya," kata Yanai kepada CNN Business pada Kamis malam, 19 September 2019.

"Jika Brexit sungguh terjadi, Inggris dapat kembali ke situasi sebelum era Margaret Thatcher, ketika Inggris disebut sebagai orang sakit di Eropa. Saya khawatir hal itu dapat terjadi lagi," ujar Yanai.

Saat Margaret Thathcer memenangkan pemilu di tahun 1979 dengan kondisi pertumbuhan ekonomi rendah selama bertahun-tahun, inflasi tinggi dan pengangguran di bidang ekonomi Inggris.

Dengan didukung Thatcher, sejumlah perusahaan Jepang mulai memandang Inggris sebagai pintu gerbang ke Eropa. Mereka berinvestasi besar-besaran di pabrik perakitan otomotif, perbankan, dan bisnis lainnya.

Dengan Inggris keluar dari Eropa membuat para perusahaan-perusahaan otomotif Jepang akan mempertimbangkan untuk keluar dari Inggris karena ketidakpastian masa depan negara itu.

Sebagai indikasi, Honda telah mengumumkan penutupan pabriknya di Swindon tahun 2022. Nissan telah menghentikan rencana untuk membangun mobil model X-trail di utara kota Sunderland. Nissan juga akan memindahkan pabrik yang memproduksi mobil-mobil mewahnya keluar dari Inggris.

Awal September ini, Toyota berencana menghentikan produksinya di pabrik yang berlokasi di Derbyshire pada 1 November untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan di sejumlah pelabuhan Inggris.

Uni Eropa memberi batas waktu bagi Inggris hingga 31 Oktober 2019 untuk merampungkan Brexit. Perdana Menteri Inggris Boris Jhonson berusaha memperpanjang masa batas waktu bagi Jerman.