Mahathir Sebut Tawarkan Bantuan untuk Jokowi Soal Kebakaran

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi menumpang mobil yang dikendarai oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam kunjungannya di Malaysia. foto/instagram/jokowi

    Jokowi menumpang mobil yang dikendarai oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad dalam kunjungannya di Malaysia. foto/instagram/jokowi

    TEMPO.COPutrajaya – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan dia tidak pernah menanyakan alasan Presiden Indonesia, Joko Widodo, tidak menerima tawaran bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan, yang sedang terjadi.

    Mahathir mengatakan dia telah menawarkan bantuan alat pemadam kebakaran karena Malaysia memiliki peralatan untuk menjinakkan api atau water bombing equipment.

    Saat ditanya dalam jumpa pers mengapa Jokowi menolak tawaran bantuan Malaysia, Mahathir mengaku tidak tahu.

    “Saya tidak tahu. Saya tidak pernah bertanya kenapa Anda tidak mau menerima bantuan kami? Mengapa tidak Anda tanyakan saja (ke Jokowi),” kata Mahathir seusai memimpin rapat Komite Khusus Kabinet mengenai Anti-Korupsi pada Kamis, 19 September 2019 seperti dilansir The Star pada Kamis, 19 September 2019.

    Saat ditanya bagaimana upaya pemerintah Malaysia untuk mengatasi kabut asap, Mahathir mengatakan pemerintah mengandalkan datangnya hujan. “Kami mencoba membuat awan untuk hujan dan meminta warga mengenakan masker,” kata dia.

    Mahathir mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan membuat awan hujan dengan bantuan sejumlah drone. “Terutama di atas Putrajaya yang terkena dampak buruk kabut asap,” kata di.

    Kabut asap dari hutan di Kalimantan dan Sumatera telah menyebar ke Malaysia akibat hembusan angin selatan. Seperti dilansir Bernama, ini membuat kualitas udara di sejumlah wilayah di Malaysia seperti Kuala Lumpur dan Selangor memburuk. Sekitar 2.000 sekolah diliburkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.