TEMPO.CO, Hong Kong – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan akan menggelar dialog dengan masyarakat untuk mengakhiri kerusuhan yang kerap terjadi dalam berbagai demonstrasi sejak Juni 2019.
Rencananya, pertemuan dialog ini akan digelar mulai pekan depan. Lam mengatakan dialog ini akan digelar secara terbuka sehingga setiap anggota masyarakat bisa berpartisipasi.
“Masyarakat Hong Kong memiliki sejumlah masalah mengakar di bidang ekonomi, sosial dan politik. Saya harap berbagai macam bentuk platform dialog ini bisa membuat kita berdiskusi,” kata Lam kepada media dalam jumpa pers pekanan seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 17 September 2019.
Lam berpendapat masalah yang dialami masyarakat lebih besar dibandingkan masalah legislasi ekstradisi, yang ditolak ramai-ramai sejak Juni 2019.
Masyarakat Hong Kong mendesak diterapkannya sistem demokrasi secara penuh sehingga mereka bisa memilih pemimpinnya sendiri.
Menurut Lam, ada isu penyediaan perumahan untuk warga dan kekurangan lahan. Hong Kong merupakan salah satu wilayah terpadat di bumi dengan jumlah penduduk sekitar 7.4 juta orang.
Ini membuat banyak kalangan muda merasa frustrasi dengan kondisi perekonomian ini dan meminta pemerintah untuk bertindak cepat menyelesaikannya.
“Namun, saya harus menekankan di sini, platform dialog tidak menegasikan upaya penegakan hukum tegas. Menekan tindakan kekerasan di depan kita masih merupakan prioritas,” kata dia.
Reuters melansir unjuk rasa di Hong Kong menolak legislasi ekstradisi masih kerap terjadi meskipun pemerintah telah menarik rancangan legislasi itu dari parlemen pada awal September.
Tokoh pro-Demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, misalnya, masih berkeliling ke berbagai negara seperti Jerman dan Amerika Serikat untuk menggalang dukungan bagi penerapan sistem demokrasi secara penuh di kotanya.
