Iklan
TEMPO Interaktif, Karachi: Ribuan pengacara, politikus, dan unsur masyarakat madani lainnya hari ini mulai meninggalkan Karachi menuju Sukkur untuk menggelar pawai akbar menentang Presiden Pakistan Pervez Musharraf dan pemulihan lembaga kehakiman.Mereka menentang keras Musharraf, yang berkuasa lewat kudeta pada sembilan tahun lalu, yang telah memecat Jaksa Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry dan beberapa hakim lain pada Maret 2007. Mereka menuntut jabatan Chaudhry dikembalikan.Para pengacara dari berbagai penjuru kota berhimpun di Pengadilan Tinggi Sindh, Pengadilan Kota Karachi, dan kantor Himpunan Pengacara Malir. Sabihuddin Ahmed, bekas Kepala Pengadilan Tinggi Sindh yang dipecat Musharraf; dan hakim Fakhruddin G. Ibrahim juga bergabung dalam aksi itu."Hari ini adalah hari bersejarah karena pengacara dan hakim telah turun untuk mempertahankan konstitusi dan negeri ini," kata Ahmed.Mereka bergabung dengan para aktivis politik dari Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), partai Islam garis keras Jamaat-e-Islami, dan partai yang didirikan pahlawan kriket negeri itu, Imran Khan. Mereka meneriakkan slogan-slogan, seperti "Pergilah Musharraf! Pergi!""Sekitar 4.000 orang berpartisipasi dalam pawai ini," kata Abdul Haleem, petugas kepolisian setempat.Para pengacara itu mengatakan mereka berencana untuk mengunjungi sejumlah kota dalam beberapa hari ini untuk menggalang dukungan sebelum masuk ke Ibu Kota Islamabad pada Kamis nanti.Protes para pengacara ini, yang mempelopori gerakan menentang kekuasaan Musharraf pada tahun lalu, telah menambah tekananan terhadap Musharraf, sekutu Amerika Serikat yang kini didesak mundur dari berbagai pihak.Kekuasaan Musharraf sebenarnya telah melemah dengan kekalahan para sekutunya dalam pemilihan umum parlemen pada Februari lalu. Koalisi partai yang berkuasa, Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan PML-N, juga berupaya menggolkan undang-undang yang memangkas kekuasaan Musharraf.Pimpinan PPP, Asif Ali Zardari, dan pimpinan PML-N, bekas perdana menteri Nawaz Sharif, setuju untuk mengembalikan jabatan jaksa agung kepada Chaudhry, tapi belum sepakat soal mekanismenya.Sharif berpendapat pemulihan itu cukup melalui perintah dari perdana menteri. Tapi, Zardari menginginkan pemulihan itu dalam satu paket reformasi konstitusional yang tak hanya berdampak pada kehakiman, tapi juga melemahkan kekuasaan presiden. Masalah lainnya, bagaimana caranya mereka berunding dengan Musharraf?AFP | AP | THE NEWS | IWANK
Iklan
