Asap Menyelimuti Kawasan Udara di Putrajaya Malaysia

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999. Pemindahan ini didasari karena Kuala Lumpur dianggap sudah terlalu padat. Kini, Putrajaya pun menjadi pusat administrasi pemerintahan. REUTERS

    Pemerintah Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999. Pemindahan ini didasari karena Kuala Lumpur dianggap sudah terlalu padat. Kini, Putrajaya pun menjadi pusat administrasi pemerintahan. REUTERS

    TEMPO.COKuala Lumpur – Udara di kawasan pusat pemerintahan Malaysia yaitu Putrajaya tercatat dalam kondisi sangat tidak sehat karena diselimuti kabut asap. Kondisi ini serupa dengan empat lokasi lainnya seperti tercatat Air Pollutant Index Management System atau APIMS pada pukul 9 pagi.

    Empat daerah lainnya adalah Johan Setia di Klang di negar bagian Selangor, Sri Aman, Samarahan dan Kuching di Sarawak.

    Portal APIMS mencatat tingkat polusi udara meningkat menjadi skor 203 dari 1999 pada dua jam sebelumnya.

    Indeks di Johan Setia tercatat 208, Sri Aman 2017, Samarahan 223 dna Kuching 248.

    “Saat ini, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dan istri Siti Hasmah Mohamad Ali sedang berada di Kuching untuk menghadiri perayaan HUT Proklamasi Malaysia 2019,” seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 16 September 2019.

    Indeks pada skala 0 – 50 mengindikasikan kondisi udara abgus. Skor 51 – 100 mengindikasikan moderat. Indeks 101 – 200 mengindikasikan tidak sehat. Sedangkan indeks 201 – 300 mengindikasikan sangat tidak sehat. Dan indeks 300 ke atas menunjukkan kualitas udara sangat berbahaya.

    Indeks menunjukkan kondisi tidak sehat dengan skor di atas 101 di 29 area di Malaysia.

    Indeks polusi di daerah Klang Valley terutama di Batu Muda adalah 106, Cheras 156, Petaling Jaya 146, Shah Alam 155, Klang 138, dan Banting 161.

    Karena kondisi udara masih dipenuhi asap, ada sekitar 300 sekolah taman kanak-kanak di Johor diperintahkan untuk ditutup pada Ahad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.