Sekjen PBB Antonio Guterres Mengutuk Serangan Kilang Minyak Saudi

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS

    Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen PBB, Antonio Guterres, pada minggu, 16 September 2019, mengutuk serangan kelompok radikal Houthi terhadap dua fasilitas pengolahan minyak mentah Arab Saudi, yang berpotensi mengganggu suplai minyak dunia. Guterres pun menyerukan agar ada upaya mencegah terulangnya lagi ketegangan semacam ini.

    "Sekertaris Jenderal PBB mengutuk serangan pada Sabtu, 14 September 2019, di fasilitas milik Aramco di wilayah timur Kerajaan Arab Saudi yang diklaim oleh kelompok Houthi," kata Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari english.alarabiya.net, Senin, 16 September 2019.

    Kilang minyak Arab Saudi. Sumber: EPA/dailymail.co.uk

    Dalam keterangannya, Dujarric mengatakan Sekjen PBB menyerukan kepada seluruh pihak agar melakukan upaya maksimum untuk menahan diri guna mencegah ketegagan semacam ini terulang lagi, khususnya saat ketegangan sedang memburuk. Seluruh pihak pun diminta untuk tunduk pada hukum kemanusiaan internasional.

    Sebelumnya pada Sabtu, 14 September 2019, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menerima panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyusul serangan drone yang menghancurkan fasilitas pengolahan minyak mentah Arab Saudi. Dalam pembicaraan itu, Trump menegaskan Washington siap berkerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung keamanan dan stabilitas negara itu.

    Menjawab tawaran Presiden Trump itu, Putra Mahkota mengatakan Kerajaan Arab Saudi mampu dan bisa mengatasi masalah ini dan menangani serangan terorisme ini. Dua fasilitas minyak yang hancur itu milik Saudi Aramco, sebuah BUMN Kerajaan Arab Saudi. Serangan drone itu memicu kebakaran hebat dan di proyeksi bisa mengganggu suplai energi dunia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.