Demonstran Lempar Bom Molotov ke Kantor Pemerintah Hong Kong

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah bom bensin dilemparkan ke dalam kantor pemerintah Hong Kong tetapi segera padam.[South China Morning Post]

    Sebuah bom bensin dilemparkan ke dalam kantor pemerintah Hong Kong tetapi segera padam.[South China Morning Post]

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Hong Kong menembakan meriam air dan gas air mata setelah demonstran melempar bom molotov ke gedung dewan parlemen dan kantor pemerintah pada Ahad.

    Beberapa demonstran melempar batu bata ke arah polisi di luar pangkalan Tentara Pembebasan Rakyat Cina di distrik Admiralty dan merobohkan sebuah spanduk merah yang menyatakan peringatan ke-70 pada tanggal 1 Oktober dari pendirian Republik Rakyat Cina, seperti dikutip Reuters, 15 September 2019.

    Satu meriam air terbakar setelah terkena bom molotov. Meriam air menembakkan semburan air biru, yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi pengunjuk rasa.

    "Pengunjuk rasa radikal saat ini menduduki Harcourt Road di Admiralty, merusak Kantor Pemerintah Pusat dan berulang kali melemparkan bom bensin ke dalam," kata kepolisian.

    Kekerasan pecah pada akhir pekan sebelumnya di mana pengunjuk rasa menghancurkan stasiun metro dan membakar benda di jalan. Polisi merespons dengan gas air mata, peluru karet, dan meriam air.

    Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah melempar tabung gas air mata ke arah polisi saat demonstrasi di dekat Kompleks Pemerintah Pusat di Hong Kong, Cina, 15 September 2019. [REUTERS / Jorge Silva]

    Pada Minggu pagi, pengunjuk rasa berkumpul dengan damai di luar Konsulat Inggris, menyerukan Inggris untuk mengendalikan Cina dan memastikannya menghormati kebebasan Hong Kong.

    Deklarasi Bersama Sino-Inggris, yang ditandatangani pada tahun 1984, menjabarkan masa depan Hong Kong setelah kembali ke Cina pada tahun 1997, formula "satu negara, dua sistem" yang memastikan kebebasan tidak dinikmati di Cina Daratan.

    Cina mengatakan pihaknya berkomitmen pada pengaturan "satu negara, dua sistem", menyangkal ikut campur dan mengatakan Hong Kong adalah masalah dalam negeri Cina. Mereka menuduh kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, mengobarkan kerusuhan Hong Kong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.