Cina Kerahkan Perusahaan Pelat Merah Investasi di Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah barikade terbakar dalam sebuah demonstrasi di dekat kantor polisi Mong Kok di Hong Kong, Cina, Sabtu, 7 September 2019. Polisi kembali melepaskan tembakan gas air mata di distrik yang berpenduduk padat pada minggu ke-14 kerusuhan. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    Sebuah barikade terbakar dalam sebuah demonstrasi di dekat kantor polisi Mong Kok di Hong Kong, Cina, Sabtu, 7 September 2019. Polisi kembali melepaskan tembakan gas air mata di distrik yang berpenduduk padat pada minggu ke-14 kerusuhan. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

    TEMPO.COShenzen – Pemerintah Cina telah meminta kepada perusahaan negara berukuran besar untuk berperan lebih besar di Hong Kong termasuk meningkatkan investasi.

    Cina juga meminta perusahaan pelat merah untuk memperkuat kontrol atas perusahaan di kawasan pusat industri keuangan.

    Ini terjadi setelah Hong Kong dilanda demonstrasi besar-besaran penolakan warga atas legislasi ekstradisi, yang memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke Cina.

    “Pemerintah Cina menggelar pertemuan dengan perwakilan dari nyaris sekitar 100 perusahaan milik negara berukuran besar di Shenzen pada pekan ini,” begitu dilansir Channel News Asia pada Jumat, 13 September 2019.

    Shenzen merupakan salah satu kota besar di Cina, yang dikenal sebagai Silicon Valley di Asia. Dalam pertemuan itu, perwakilan pemerintah meminta eksekutif perusahaan pelat merah untuk ikut membantu menurunkan tensi ketegangan politik yang masih terjadi di Hong Kong seperti disampaikan tiga eksekutif kepada Reuters dan dikutip Channel News Asia.

    Eksekutif pelat merah Cina berjanji akan meningkatkan investasi di kawasan kunci industri Hong Kong termasuk properti dan turisme. Ini dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal dan menstabilkan pasar keuangan.

    Dua eksekutif mengatakan ini secara rahasia karena tidak diizinkan untuk mengungkap rencana eksapansi bisnis ini ke publik. Namun, ketiganya mengaku tidak ada rencana bisnis spesifik yang dibicarakan dalam pertemuan itu.

    Sejumlah perusahaan pelat merah besar yang turun tangan dalam pertemuan itu adalah perusahaan raksasa minyak Sinopec dan konglomerasi China Merchants Group.

    Pertemuan rahasia ini digelar oleh Komisi Administrasi dan Supervisi Aset Milik Negara atau SASAC. Ini merupakan lembaga berpengaruh yang mengawasi sektor bisnis pelat merah, yang diisi sejumlah perusahaan raksasa dan bergerak diberbagai bidang seperti baja, energi, perkapalan, dan telekomunikasi.

    SASAC tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari Reuters. Perusahaan Sinopec dan China Merchants Group juga melakukan sama.

    Pejabat SASAC juga meminta eksekutif perusahaan pelat merah Cina tidak hanya membeli saham perusahaan Hong Kong tapi juga mengendalikan dan memiliki kekuasaan pembuat keputusan dalam operasional perusahaan.

    “Para elit bisnis di Hong Kong tidak cukup. Mayoritas mereka bukan kita,” kata seorang eksekutif pelat merah yang hadir dalam pertemuan tertutup ini kepada Reuters.

    Kepala Partai Komunis Cina yang menjabat di SASAC, Hao Peng, muncul di Hong Kong pada Rabu dalam forum ekonomi Belt and Road Infrastructure. Mereka sedang menjajaki berbagai cara untuk melakukan kerja sama untuk pengerjaan proyek infrastruktur besar di Hong Kong.

    Hao, yang juga ditemani sejumlah eksekutif perusahaan pelat merah, bertemu dengan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam.

    Perusahaan pelat merah Cina memiliki tugas tidak hanya mengejar laba tapi juga mengerjakan penugasan negara. Ini termasuk meningkatkan lapangan kerja dan membantu pemerintah pusat di Beijing melakukan inisiatif seperti pengerjaan proyek Belt and Road Infrastructure.

    Seperti dilansir Aljazeera, aksi unjuk rasa di Hong Kong masih terus berlangsung meskipun Lam telah menarik legislasi ekstradisi dari parlemen. Sekarang, warga menuntut pemerintah Hong Kong menerapkan sistem demokrasi secara penuh dengan menggelar proses pemilu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.