Warga Hong Kong Mulai Incar Melbourne untuk Migrasi

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pendemo memperlihatkan poster bergambarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump saat turun di jalan di Hong Kong, Cina, 8 September 2019. Ribuan masyarakat Hong Kong kembali berunjuk rasa pada Minggu, 8 September 2019. Mereka menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membebaskan Hong Kong dari kendali Cina. REUTERS/Kai Pfaffenbach

    Seorang pendemo memperlihatkan poster bergambarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump saat turun di jalan di Hong Kong, Cina, 8 September 2019. Ribuan masyarakat Hong Kong kembali berunjuk rasa pada Minggu, 8 September 2019. Mereka menyerukan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membebaskan Hong Kong dari kendali Cina. REUTERS/Kai Pfaffenbach

    TEMPO.CO, Hong Kong- Peningkatan aplikasi imigrasi menunjukkan semakin banyak orang Hong Kong berencana meninggalkan daerah administrasi khusus itu.

    Apalagi, aksi protes di sana berlanjut dari musim panas ke musim gugur tanpa ada tanda-tanda berakhir.

    Ini berpotensi memicu terjadinya pelarian modal dan orang secara besar-besaran dari Hong Kong ke negara lain.

    Panitia dan peserta mengatakan sejumlah seminar bertema emigrasi bermunculan.

    Warga juga semakin banyak yang mengajukan surat keterangan polisi seharga US$29 atau sekitar Rp400 ribu.

    Permintaan dokumen ini, yang biasa digunakan untuk aplikasi visa dan adopsi anak, meningkat 54 persen menjadi 3.649 pengajuan pada Agustus 2019.

    “Ada banyak ketidakpastian di Hong Kong,” kata seorang investor kepada seorang agen properti pada Agustus 2019 saat mengunjungi wilayah tepi kota di Melbourne.

    Nilai tanah dan bangunan di kawasan ini sekitar 600 ribu dolar Australia atau sekitar Rp6 miliar.

    “Orang seperti saya yang berusia 40 dan 50 tahun, kami memikirkan anak-anak kami,” kata calon investor ini, yang mengaku bernama Lee.

    Lee mengatakan sedang mencari rumah cadangan dan lokasi baru untuk tempat tinggal. “Jadi kalau sesuatu terjadi di Hong Kong, kami punya rencana cadangan,” kata dia.

    Aksi unjuk rasa di Hong Kong semakin berlanjut sejak Juni 2019 ketika warga menolak legislasi ekstradisi, yang memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke Cina.

    Meski legislasi itu telah dicabut, warga Hong Kong masih terus menuntut yaitu penerapan sistem demokrasi secara penuh. Ini artinya warga bisa memilih sendiri pemimpin dan wakilnya di pemerintahan.

    MEIDYANA ADITAMA WINATA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.