Donald Trump Diduga Pecat John Bolton karena Berselisih Soal Iran

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan ketika Presiden AS Donald Trump mengadakan rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 9 April 2018. [REUTERS / Kevin Lamarque]

    Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan ketika Presiden AS Donald Trump mengadakan rapat kabinet di Gedung Putih di Washington, AS, 9 April 2018. [REUTERS / Kevin Lamarque]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump diduga tidak setuju dengan John Bolton soal Iran, yang berujung pada pemecatannya sebagai penasihat keamanan nasional.

    Dikutip dari Al Jazeera, 13 September 2019, tiga sumber Bloomberg mengatakan pemecatan John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, terkait dengan ketidaksepakatan atas kemungkinan pelonggaran sanksi AS terhadap Iran.

    Trump mengumumkan melalui Twitter pada hari Selasa bahwa ia telah memecat Bolton, mengatakan bahwa ia "sangat tidak setuju" dengan banyak pandangan Bolton yang keras.

    Iran mengatakan AS harus menjauhkan diri dari "penghasut perang", merujuk pada John Bolton yang sangat keras terhadap Teheran.

    Sementara John Bolton memiliki versi berbeda soal pemecatannya. Dia mengklaim telah mengajukan surat pengunduran diri sehari sebelumnya.

    Bukan rahasia Donald Trump dan John Bolton memiliki perbedaan pendapat mengenai sejumlah masalah kebijakan luar negeri utama. Terkait Iran, John Bolton telah menolak Trump yang mau melonggarkan sanksi terhadap Iran sebagai upaya menggelar pertemuan dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.

    Tiga sumber anonim yang akrab dengan masalah ini mengatakan bahwa Bolton telah berdebat menentang gagasan Trump ketika dibahas di Kantor Oval pada hari Senin.

    Setelah Steven Mnuchin, menteri keuangan, menyatakan dukungannya untuk gagasan Trump, Trump memutuskan untuk memecat Bolton,

    John Bolton adalah pendukung kuat kampanye tekanan maksimum AS terhadap Iran, di mana ia mempelopori Donald Trump agar AS keluar dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran dan penerapan kembali sanksi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.