Twitter Blokir Akun Raul Castro, Jurnalis, Media, dan Menteri

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Presiden Raul Castro, menyampaikan pidato saat Miguel Diaz-Canel sebagai Presiden baru Kuba di Majelis Nasional Kub, Havana, Kuba, 19 April 2018. (Ramon Espinosa/Pool via AP)

    Mantan Presiden Raul Castro, menyampaikan pidato saat Miguel Diaz-Canel sebagai Presiden baru Kuba di Majelis Nasional Kub, Havana, Kuba, 19 April 2018. (Ramon Espinosa/Pool via AP)

    TEMPO.CO, Jakarta - Twitter memblokir akun pemimpin Partai Komunis Kuba, Raul Castro, media pemerintah terkemuka Kuba, sejumlah jurnalis, serta akun Kementerian Komunikasi Kuba.

    Menurut Cuban Union of Journalists, pemblokiran akun Twitter terjadi setelah Presiden Niguel Diaz-Canel melalui pernyataan di media pemerintah terkemuka  yang memperingatkan akan terjadi krisis energi disebabkan AS menjatuhkan sanksi terhadap Kuba.

    Menurut organisasi jurnalis itu, Twitter melakukan sensor secara masif dan membatasi kebebasan berekspresi, serta membungkam para pemimpin revolusi.

    Media pemerintah Kuba di situsnya menjelaskan bahwa Twitter tidak menjelaskan alasan pemblokiran akun itu. Pertanyaan media pemerintah ini tentang pemblokiran juga tidak ditanggapi Twitter.

    Sejumlah jurnalis independen Kuba mengatakan ironis karena faktanya pejabat pemerintah yang memonopoli ruang publik dan media tradisional di negara berpartai tunggal itu mengeluhkan sensor Twitter.

    "Media resmi Kuba menemukan "kebebasan berekspresi" berkat Twitter," tulis 14ymedio, outlet berita digital yang dikelola pembangkang terkemuka Yoani Sanches.

    Sejumlah pejabat Kuba memiliki akun Twitter tahun lalu setelah Diaz-Canel membuka akun Twitter dan meminta para pejabat itu untuk lebih berhubungan dengan masyarakat Kuba.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.