Menlu Jerman Bakal Tetap Dukung Aktivis dan Pegacara Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria berteriak ke arah polisi huru hara saat demonstrasi di dekat kantor polisi Mong Kok di Hong Kong, Cina, 7 September 2019. Meski tuntutan pendemo telah dipenuhi, namun demo ini telah meluas menjadi gerakan demokrasi serta bmenuntut pemilihan langsung pemimpin kota. REUTERS/Tyrone Siu

    Seorang pria berteriak ke arah polisi huru hara saat demonstrasi di dekat kantor polisi Mong Kok di Hong Kong, Cina, 7 September 2019. Meski tuntutan pendemo telah dipenuhi, namun demo ini telah meluas menjadi gerakan demokrasi serta bmenuntut pemilihan langsung pemimpin kota. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COBerlin – Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan akan terus bertemu dengan aktivis Hak Asasi Manusia dan para pengacara asal Hong Kong. Ini akan dilakukan di Jerman maupun dalam perjalanan ke Cina.

    Dia mengatakan ini setelah pertemuannya pekan ini dengan seorang aktivis Hong Kong menimbulkan protes dari Beijing.

    “Saat kanselir berada di Beijing, dia bertemu dengan pengacara HAM dan aktivis. Saat saya di Beijing, saya melakukan hal yang sama. Dan saya melakukan hal sama di Berlin. Itu tidak berubah di masa depan,” kata Maas dalam jumpa pers pada Kamis, 12 September 2019 seperti dilansir Reuters.

    Maas sempat berbicara dengan aktivisi pro-Demokrasi Hong Kong yaitu Joshua Wong dalam sebuah resepsi di Berling pada awal pekan ini. Ini membuat Beijing memanggil duta besar Jerman sebagai bentuk protes.

    “Posisi fundamental kami mengenai Cina adalah satu negara dengan dua sistem politik dan itu tidak berubah,” kata Maas. “Kami mendukung hak-hak yang dinikmati rakyat Hong Kong di bawah kebijakan Cina.”

    Seperti dilansir Channel News Asia, Hong Kong dilanda unjuk rasa besar-besaran menolak legislasi ekstradisi, yang memungkinkan warga diadili di Cina daratan.

    Meski legislasi itu telah dicabut dari parlemen, warga Hong Kong melanjutkan demonstrasi menuntut pelaksanaan demokrasi penuh yaitu warga memilih pemimpinnya seperti kepala eksekutif dan anggota parlemen. Unjuk rasa ini kerap diwarnai bentrokan antara demonstran dan polisi.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.