Mahkamah Agung Dukung Trump Kurangi Imigran dari Amerika Latin

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Imigran memanjat tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Presiden AS Donald Trump, mengatakan para imigran pencari suaka di perbatasan negara itu dengan Meksiko harus menunggu di sana sampai permohonannya disetujui pengadilan di AS.  REUTERS/Hannah McKay

    Imigran memanjat tembok perbatasan antara Meksiko dan AS di Tijuana, Meksiko, 25 November 2018. Presiden AS Donald Trump, mengatakan para imigran pencari suaka di perbatasan negara itu dengan Meksiko harus menunggu di sana sampai permohonannya disetujui pengadilan di AS. REUTERS/Hannah McKay

    TEMPO.COWashington – Mahkamah Agung Amerika Serikat mengabulkan permintaan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menerapkan secara penuh aturan baru yang akan mengurangi jumlah para pencari suaka dari imigran di perbatasan AS dan Meksiko.

    Ini merupakan salah satu poin utama kebijakan imigrasi pemerintahan Trump.

    Mahkamah menyatakan aturan itu dapat langsung diterapkan meskipun ada tuntutan hukum yang menggugat legalitasnya dan sedang berlangsung.

    Aturan itu mewajibkan para imigran yang mencari suaka untuk pertama-tama mencari lokasi aman di negara ketiga sebagai lokasi awal mereka melanjutkan perjalanan ke AS.

    “Dari sembilan hakim di MA, hakim berhaluan liberal Sonia Sotomayor dan Ruth Bader Ginsburg melakukan disenting opinion atau berpendapat berbeda,” begitu dilansir oleh Reuters pada Kamis, 12 September 2019.

    Putusan MA ini menjadi kemenangan bagi Trump pada saat banyak agenda imigrasi kebijakannya ditolak pada tingkat pengadilan rendah.

    “Kemenangan BESAR Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk perbatasan dan pencari suaka,” kata Trump lewat cuitan di Twitter.

    Putusan MA ini bakal melarang nyaris semua imigran dari mengajukan suaka di perbatasan selatan. Ini mewakili upaya terakhir pemerintahan Trump untuk menekan masuknya imigran ke AS, yang menjadi isu besar selama masa kepresidenannya dan upaya maju pada pemilu 2020.

    Putusan MA ini mendapat gugatan hukum dari kelompok Civil Liberties Union dan pihak lain, yang menilai kebijakan pemerintahan Trump melanggar perundangan imigrasi AS. Mereka menuding pemerintahan Trump gagal mengikuti proses legal yang benar dalam mengeluarkan aturan, yang diumumkan pada 15 Juli 2019.

    Dalam pernyataannya, Sotomayor mengatakan aturan yang dibuat pemerintahan Trump ada kemungkinan bertentangan dengan statuta suaka.

    “Ini memprihatinkan terutama karena aturan yang dibuat pemerintah menjatuhkan praktek pemberian suaka yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Dan ini mempengaruhi orang yang paling lemah di kawasan negara Barat – tanpa memberi kesempatan publik untuk mempertimbangkan,” kata Sotomayor.

    Trump mengeluarkan aturan ini sebagai upaya mengurangi jumlah pencari suaka yang mayoritas berasal dari Amerika Tengah. Jumlahnya cukup besar dan melintasi perbatasan Meksiko – AS selama masa kepresidenannya.

    Juru bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, mengatakan pemerintahan Trump merasa senang dengan putusan MA itu.

    Namun, pimpinan Partai Demokrat di DPR, Jerrold Nadler, dan rekannya mengatakan putusan itu mengecewakan dan akan menimbulkan korban jiwa. “Ini akan meningkatkan krisis kemanusiaan di kawasan ini,” kata dia soal putusan MA tentang kebijakan pemerintahan Trump


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.