TEMPO.CO, Hong Kong – Aktivis Hong Kong akan melanjutkan protes anti-pemerintah dengan melakukan perayaan Festival Lampion pada akhir pekan ini.
Ini bakal menjadi jeda tenang pada akhir pekan setelah Hong Kong dilanda demonstrasi besar-besaran menolak legislasi ekstradisi dan menuntut demokrasi diterapkan secara penuh.
Festival lampion ini merupakan perayaan musim panen di Cina dan kawasan Asia Tenggara. Perayaan ini dipenuhi dengan kue bulan, menonton bulan dan memasang lampu lampion berwarna-warni pada Jumat tahun ini.
“Demonstran bakal memasang rantai manusia dengan lampu lampion dan duduk di stasiun kereta api serta pusat perbelanjaan,” begitu dilansir Reuters pada Kamis, 12 September 2019.
Demonstran juga berencana merayakan festival lampion ini di Victoria Peak, yang ramai dengan grup turis dari Cina. Demonstran juga bakal meramaikan acara di Lion Rock, yang memisahkan kawasan New Territories dari Semenanjung Kowloon.
Polisi dikabarkan tidak mengeluarkan izin kepada organisasi Civil Human Rights Front untuk mengadakan pengumpulan pada di pinggir kota pada Ahad nanti.
“Pawai yang diajukan CHRF sebelumnya, partisipan, jurnalis, dan polisi mengalami luka serius,” kata polisi dalam surat penolakan kepada organisasi ini.
Surat itu juga mengatakan,”Demonstran bertindak anarkis, dan memblokade jalan utama dan bahkan menggunakan bom bensin, batu, dan tongkat besi untuk merusak fasilitas dan kedamaian masyarkat.”
Kelompok ini mengajukan banding atas keputusan polisi itu. Dalam menangani aksi unjuk rasa, polisi telah merespon tindakan kekerasan itu dengan tembakan gas air mata, semprotan merica, peluru karet, meriam air, dan tongkat pemukul, yang memicu protes warga atas tindak kekerasan polisi secara berlebihan.
Demonstran juga berencana berkumpul di depan kantor konsulat Inggris pada Ahad besok untuk memastikan Cina menghormati Deklarasi Bersama Inggris – Cina, yang diteken pada 1984. Kesepakatan itu menjabarkan masa depan Hong Kong sebagai bekas koloni Inggris.
Cina mengatakan Hong Kong merupakan masalah internal. Namun, pemerintah Inggris menegaskan negaranya memiliki tanggung jawab untuk memastikan Cina memenuhi kewajiban di bawah Deklarasi Bersama.
