Kisruh Brexit, Boris Johnson Kembali Ditolak Parlemen Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Inggris akan melakukan upaya apapun untuk mencegah PM Boris Johnson membawa Inggris keluar Uni Eropa dengan Brexit tanpa kesepakatan atau Brexit No Deal.

Untuk kedua kalinya dalam sepekan, anggota parlemen Inggris menolak permintaan Johnson untuk mencoba memecahkan kebuntuan melalui pemilihan nasional lebih awal.

Masa depan Brexit yang terperosok dalam ketidakpastian dan  parlemen yang ditangguhkan hingga 14 Oktober, memicu ketegangan di House of Commons di mana anggota parlemen oposisi memegang  papan bertuliskan "dibungkam" dan berteriak "memalukan". 

Johnson tampaknya telah kehilangan kendali atas penarikan Inggris dari Uni Eropa dengan persetujuan hukum, yang mewajibkannya untuk mencari penundaan kecuali jika ia dapat mencapai kesepakatan baru pada pertemuan puncak Uni Eropa bulan depan.

Dilaporkan Reuters, 10 September 2019, para pemimpin Uni Eropa  telah berulang kali mengatakan mereka belum menerima proposal spesifik menjelang pertemuan puncak UE pada 17 dan 18 Oktober 2019, di mana Johnson mengatakan dia berharap bisa mendapatkan kesepakatan.

"Pemerintah ini akan melanjutkan negosiasi dengan kesepakatan, sambil bersiap-siap pergi tanpa perjanjian," kata Johnson kepada parlemen setelah hasil pemungutan suara pada pemilihan dini.

"Saya akan pergi ke pertemuan penting itu pada 17 Oktober dan tidak peduli berapa banyak alat yang diciptakan parlemen ini untuk mengikat tangan saya, saya akan berusaha untuk mendapatkan kesepakatan untuk kepentingan nasional...Pemerintah ini tidak akan menunda Brexit lebih lama."

CNN melaporkan, upaya kedua Boris Johnson untuk menyerukan pemilihan dini seketika ditolak mentah-mentah oleh anggota parlemen Inggris pada Senin malam.

Meski secara terbuka mengklaim tidak mendukung pemilihan, Johnson berharap pemilu baru akan memecah kebuntuan saat ini di Parlemen atas Brexit dengan mengembalikan dia ke kekuasaan dengan mayoritas langsung.

Namun langkah itu mengalami kekalahan berat di House of Commons, dengan partai-partai oposisi menunjukkan persatuan menentangnya sekali lagi. Gerakan itu membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk lolos.

Pemimpin oposisi Partai Buruh Jeremy Corbyn memimpin upaya untuk memblokir permintaan Johnson sampai setelah Brexit ditunda.

Sumber-sumber Partai Buruh mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung mosi yang memungkinkan pemerintah untuk mengatur jadwal pemilihan dini.

Sebuah undang-undang yang menghentikan Brexit tanpa persetujuan dicapai dengan persetujuan kerajaan sebelumnya pada Senin 9 September 2019, tetapi tetap menjadi pertanyaan terbuka apakah Johnson akan mematuhi hukum jika pemilihan dilakukan sebelum batas waktu 31 Oktober 2019.

Salah satu pengkritik Johnson adalah John Bercow, Ketua lama House of Commons, yang mengumumkan pada hari Senin bahwa ia akan mundur pada 31 Oktober, hari di mana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa.

Ratu Elizabeth II mengabulkan permintaan Johnson untuk penangguhan parlemen akhir bulan lalu, agar pemerintah dapat mengatur ulang jadwal parlemen dan meluncurkan program legislatif baru. Tetapi rencana untuk memprioritaskan Parlemen Inggris secara luas dilihat sebagai upaya untuk membatasi waktu bagi lawan-lawan Boris Johnson untuk mencegah Brexit No Deal.