TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah kampanye boikot produk non-Muslim beredar di Malaysia ketika perpecahan rasial dan agama semakin rentan mengguncang Malaysia.
Anggota kerajaan negara bagian Perak menyebut kampanye ini seperti bom waktu yang berdetak dan siap meledak.
Dikutip dari South China Morning Post, 9 September 2019, pesan beredar di grup WhatsApp maupun Facebook menyerukan boikot barang-barang yang diproduksi non-Muslim, bahkan untuk barang-barang yang dicap halal.
Nama-nama pasar minimarket yang dianggap dimiliki oleh non-Muslim juga masuk daftar sebagai tempat yang harus dihindari dalam pesan tersebut.
Industri makanan dan minuman halal yang melayani Muslim di Malaysia diperkirakan bernilai RM 50 miliar hingga RM 55 miliar (Rp 168-185 triliun) untuk tahun ini.
Ya Kim Leng, seorang profesor ekonomi di Sunway University, menunjukkan bahwa jika orang mengikuti seruan boikot, sektor halal yang mencakup makanan dan minuman, kosmetik dan produk perawatan kesehatan, yang juga dilayani oleh pengusaha non-Muslim, dapat terkena dampak buruk.
Boikot tersebut adalah contoh lain dari ketegangan rasial dan agama yang telah mengganggu koalisi Pakatan Harapan (PH) yang berkuasa sejak kemenangannya pada Mei lalu, ketika PH menggulingkan Barisan Nasional dari masa 61 tahun kekuasaannya.
Partai terbesar dan paling kuat Barisan Nasional, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (Umno), sekarang dalam oposisi untuk pertama kalinya sejak dibentuk.
Umno telah bekerja sama dengan Parti Islam se-Malaysia (PAS) Islam untuk menghadapi aliansi Pakatan Harapan Mahathir dari partai-partai Melayu, nasionalis, Islam dan Cina.
Transformasi lanskap politik Malaysia ini telah ditandai oleh dorongan untuk mengeksploitasi perbedaan etnis dan agama untuk kepentingan pemilu.
Pekan lalu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyarankan warga Malaysia untuk tidak ambil bagian dalam boikot apa pun. "Boikot adalah senjata yang tidak efektif, itu hanya akan menimbulkan kemarahan. Jangan memboikot siapa pun, Bumiputra atau non Bumiputra," katanya, merujuk pada etnis Melayu dan penduduk asli di Malaysia.
Pada hari Jumat, Mahathir dalam sebuah blog menulis, "Orang Melayu harus sadar akan apa yang terjadi pada mereka. Sayangnya tidak. Mereka masih menolak bekerja. Orang Melayu bersedia menyerahkan pekerjaan kepada orang asing dan orang asing membanjiri negara kita. Tujuh juta orang asing ada di sini hari ini. Mereka sedang bekerja," tulisnya.
"Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Marah dengan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah kita. Jumlah kita dikatakan meningkat. Tetapi mayoritas orang miskin tidak dapat bersaing dengan minoritas kaya."
Kelompok veteran angkatan bersenjata Malaysia juga mengecam boikot produk non-Muslim dan menyebutnya kekanak-kanakan.
The Star melaporkan, Presiden Asosiasi Patriot Nasional (Patriot) Brigadir Jenderal (Rtd) Datuk Mohamed Arshad Raji (foto) mengatakan kampanye itu berbahaya bagi perekonomian negara.
"Seruan seperti itu tidak masuk akal, bodoh, tidak dewasa, mengganggu, dan mengancam menghambat kemajuan secara ekonomi," katanya.
Dia mengatakan kepemimpinan Pakatan Harapan tidak cukup berbuat banyak untuk membendung seruan ini.
"Anggota kabinet tampaknya sedang menunggu isyarat Perdana Menteri untuk bertindak. Entah mereka tidak memiliki pikiran sendiri atau cukup berprinsip," katanya.
Patriot meminta semua yang bertanggung jawab untuk menghentikan kampanye boikot produk non-Muslim Malaysia.
