TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Demokrat akan mengupayakan pemakzulan dengan memperluas penyelidikan dugaan korupsi Donald Trump.
Tidak terpengaruh oleh dukungan publik yang lemah terhadap pemakzulan, anggota parlemen Demokrat dan pembantu telah membuat rentang jadwal empat bulan persidangan dan argumen pengadilan yang kuat yang mereka harapkan akan memberikan bukti bahwa mereka perlu secara kredibel menggambarkan Trump sebagai korup dan menyalahgunakan kekuasaannya.
Di luar upaya presiden untuk menghalangi penyelidikan penasihat khusus Robert Mueller, Demokrat juga berencana untuk menyelidiki peran Trump dalam pembayaran uang tutup mulut kepada dua perempuan yang mengatakan bahwa mereka berhubungan seks dengan Trump.
Demokrat juga akan menyelidiki laporan bahwa Trump menjanjikan pengampunan kepada pejabat yang bersedia melanggar hukum untuk menerapkan kebijakan imigrasi kerasnya. Demokrat juga menuntut dokumen pekan lalu terkait dengan apakah properti resornya mendapat untung secara ilegal dari bisnis pemerintah.
"Perspektif pengawasan pusat sejauh ini telah difokuskan pada laporan Mueller," kata Perwakilan Jamie Raskin, Demokrat dari Maryland dan mantan profesor hukum konstitusi yang duduk di Komite Kehakiman DPR, dikutip dari New York Times, 9 September 2019.
"Kita perlu memperluas pekerjaan pengawasan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pelanggaran hukum pemerintahan," katanya.
Belum diketahui apakah agenda Demokrat akan menghasilkan suara DPR yang bisa memakzulkan seorang presiden untuk ketiga kalinya dalam sejarah Amerika.
Tetapi bahkan para pendukung pemakzulan yang paling bersemangat mengakui bahwa waktu mungkin sudah pendek, dengan hanya sekitar 40 hari dalam sesi yang tersisa sebelum akhir tahun ini dan sejumlah masalah di Capitol Hill yang dapat menguras waktu dan energi tambahan.
Kongres harus mendanai pemerintah dalam beberapa minggu mendatang, dan anggota parlemen di kedua belah pihak menginginkan debat legislatif yang berarti atas kesepakatan perdagangan Trump dengan Meksiko dan Kanada, legislasi keselamatan senjata dan memperkuat keamanan pemilu.
Sebagian besar Demokrat di DPR sekarang secara pribadi setuju bahwa perilaku Trump membersihkan hambatan untuk pemungutan suara pemakzulan.
Minggu depan, Komite Kehakiman DPR siap untuk memilih resolusi yang menetapkan prosedur untuk penyelidikan sekarang untuk mempertimbangkan memakzulkan Presiden Donald Trump, sebuah langkah besar menuju memformalkan penyelidikan luasnya, menurut beberapa sumber yang akrab dengan upaya seperti dilaporkan CNN.
Pemungutan suara, yang diharapkan akan terjadi pada hari Rabu, akan menjabarkan aturan dasar untuk melakukan dengar pendapat setelah komite telah mengumumkan secara terbuka sedang mempertimbangkan merekomendasikan pasal-pasal pemakzulan terhadap Trump. Proses ini akan mengikuti preseden yang ditetapkan pada tahun 1974 atas prosedur komite selama proses pemakzulan Presiden Richard Nixon saat itu.
Sumber mengatakan pada hari Jumat bahwa resolusi tersebut diharapkan untuk menjelaskan bahwa Ketua Jerry Nadler, seorang Demokrat New York, memiliki wewenang untuk mengadakan audiensi baik di tingkat komite penuh atau subkomite DPR AS sehubungan dengan pertimbangan pemakzulan Donald Trump.
