Mahathir Ragu Satu Negara Dua Sistem di Hong Kong Bertahan Lama

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

    Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad meragukan keerangka satu negara dengan dua sistem yang diterapkan Cina di Hong Kong akan sungguh bekerja untuk waktu yang lama.

    Mahathir menyatakan prihatin Cina tidak akan mentoleransi ekskalasi di Hong Kong sehingga Beijing akan mengerahkan pasukan untuk mengakhiri kebuntuan jika unjuk rasa terus berlanjut dan situasi Hong Kong memburuk.

    "Saya tidak pernah berpikir bahwa negara dengan dua sistem berbeda dapat sungguh-sungguh bekerja untuk jangka lama, dan cukup yakin ini telah terjadi," kata Mahathir di Kyoto, Jepang pada hari Jumat, 6 September 2019.

    Menurut laporan South China Morning Post, Mahathir mengatakan, unjuk rasa yang terus berlanjut di Hong Kong menunjukkan keterbatasan dari penerapan satu negara dengan dua sistem di Hong Kong.

    "Jika mereka tidak mampu mengatasi ini dan ini tidak berhenti dan tuntutan otonomi atau merdeka bertambah dan bertambah, maka saya kira Cina tidak akan mentoleransi itu," ujar Mahathir.

    Warga Hong Kong tetap melanjutkan unjuk rasa meski pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam telah menarik dan membatalkan RUU Ekstradisi tersangka kriminal ke Cina sesuai tuntutan pengunjuk rasa.

    Mahathir Mohamad berada di Jepang untuk menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Doshisha dan berkunjung ke sejumlah perusahaan berteknologi mutakhir


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.