Erdogan Sebut Turki Perlu Senjata Nuklir seperti Israel

TEMPO.CO, Ankara – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan larangan negara pemilik senjata nuklir kepada negaranya untuk mengembangkan senjata nuklir tidak bisa diterima.

Namun, Erdogan tidak mengatakan apakah dia berencana agar Turki bisa memproduksi senjata nuklir ini.

“Sejumlah negara punya rudal dengan hulu ledak nuklir, bukan cuma satu atau dua. Tapi, mereka mengatakan kepada kita, bahwa kita tidak bisa punya senjata ini. Ini saya tidak bisa terima,” kata Erdogan kepada pengurus Partai AK, yang merupakan partai penguasa, di Kota Sivas, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 5 September 2019.

Erdogan melanjutkan pernyataannya. “Tidak ada satupun negara maju di dunia yang tidak punya senjata ini,” kata Erdogan.

Faktanya, seperti dilansir Reuters, banyak negara maju yang tidak punya program senjata nuklir.

Ankara meneken Perjanjian Nonproliferasi Nuklir pada 1980. Negara ini juga telah meneken Perjanjian Pelarangan Uji Nuklir Komprehensif pada 1996. Perjanjian ini melarang semua detonasi senjata nuklir untuk tujuan apapun.

Dalam pernyataannya, Erdogan mengindikasikan dia menginginkan perlindungan sama seperti Israel.

“Kita bertetangga dekat dengan Israel. Mereka menakui negara lain dengan memiliki senjata nuklir ini. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka,” kata dia.

Menurut analis asing, seperti dilansir Times of Israel, Isarel memiliki belasan hingga ratusan senjata berhulu ledak nuklir. Namun, pemerintah Israel bersikap ambiguitas mengenai isu senjata nuklir ini dengan tidak membantah atau mengkonfirmasinya.

Selain Israel, Iran juga disebut sedang berupaya memproduksi senjata nuklir. Times of Israel melansir pernyataan Presiden Iran, Hassan Rouhani, Teheran akan mengambil langkah lebih lanjut untuk keluar dari Perjanjian Nuklir 2015. Ini akan dilakukan dengan mengakselerasi aktivitas produksi nuklir jika Eropa tidak menyediakan solusi atas sanksi penjualan minyak.

Rouhani menyebut ini sebagai langkah ketiga dan yang paling penting untuk keluar dari perjanjian nuklir 2015.