Hong Kong Cabut RUU Ekstradisi, Carrie Lam Sebut Didukung Cina

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan dia akan tetap sebagai pemimpin Hong Kong untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi.[Nora Tam/South China Morning Post]

    Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan dia akan tetap sebagai pemimpin Hong Kong untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi.[Nora Tam/South China Morning Post]

    TEMPO.COHong Kong – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan pemerintah Cina memahami, menghormati dan mendukung keputusan pemerintahannya untuk menarik rancangan undang-undang ekstradisi.

    Legislasi ini telah memicu aksi demonstrasi besar-besaran sejak Juni 2019 dan mengguncang stabilitas pusat keuangan di Asia itu.

    Lam berharap keputusan ini bisa membuat langkah maju setelah kota yang diperintah Cina ini mengalami kerusuhan berulang kali.

    “Tidak benar jika ini digambarkan sebagai keputusan yang berubah,” kata Lam dalam jumpa pers seperti dilansir Reuters pada Kamis, 5 September 2019.

    Lam mendapat pertanyaan beruntun mengapa dia butuh waktu lama untuk menarik legislasi ini, yang memungkinkan ekstradisi ke Cina meskipun mendapat tentangan luas dari publik.

    Lam mengatakan keputusan penarikan legislasi ini merupakan keputusan pemerintahannya dan mendapat dukungan dari Beijing.

    “Lewat proses selama ini, pemerintah pusat Cina mengambil posisi bahwa mereka memahami kenapa kami harus melakukannya. Mereka menghormati pandangan saya, dan mereka mendukung saya seluruhnya,” kata Lam.

    Secara terpisah, media resmi pemerintah Cina berbahasa Inggris, China Daily, seperti dilansir Channel News Asia, mengatakan,” "Penarikan rancangan undang-undang itu merupakan uluran tangan yang membuat demonstran tidak punya alasan untuk melanjutkan unjuk rasa anarkis."

    Lam beralasan posisi pemerintah Hong Kong sejak awal pembahasan legislasi hingga tahap akhir tetap sama. Terkait substansi legislasi ini, Lam mengatakan tidak ada rencana untuk kembali membahasnya di masa depan karena bersifat kontroversi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.