Pejabat Cina Tanggapi Tudingan Trump Soal Penyelundupan Fentanyl

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump saat KTT G7 di Prancis, 25 Agustus 2019.[REUTERS]

    Presiden AS Donald Trump saat KTT G7 di Prancis, 25 Agustus 2019.[REUTERS]

    TEMPO.COBeijing – Pejabat tinggi Cina menolak tudingan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa Beijing bertanggung jawab atas mayoritas suplai obat pereda nyeri atau fentanyl ke AS.

    Deputi Kepala Komisi Kontrol Narkotika Nasional Cina, Liu Yuejing, mengatakan jumlah investigasi terkait peredaran fentanyl di AS telah turun

    “Tidak ada satu petunjuk pun sejak 1 Mei. Namun, kematian akibat fentanyl di AS terus meningkat,” kata Liu seperti dilansir CNN pada Selasa, 3 September 2019.

    Menurut dia, cuitan Trump soal fentanyl di AS datang dari Cina tidak benar.

    Sejak terpilih sebagai Presiden AS, Trump menekan pemerintah Cina agar bertindak terhadap pengiriman fentanyl di AS. Obat ini memiliki efek 60 kali lebih kuat dari heroin. Ini menyebabkan kematian 30 ribu orang dari 72 ribu orang yang tewas karena overdosis di AS pada 2017.

    Pemerintah Cina pernah menjanjikan akan mencantumkan semua obat fentanyl dan substansi terkait ke dalam obat dalam pengawasan sejak 1 Mei. Namun, Trump tampaknya kehilangan kesabaran soal kecepatan penanganan peredaran obat ini.

    “Saya perintahkan semua pesawat untuk memeriksa dan menolak pengiriman fentanyl dari Cina,” kata Trump pada Agustus.

    “Fentanyl membunuh 100 ribu orang Amerika setiap hari. Presiden Xi mengatakan akan menghentikannya. Tidak terjadi,” kata Trump.

    Menurut Liu isu obat ini tidak selayaknya dimasukkan dalam negosiasi dagang kedua negara.

    “Tanpa menyelesaikan isu permintaan domestik fentanyl, mempelajari secara hati-hati sumbernya, AS menunjuk Cina dan menyiram air kotor ke Cina,” kata dia. Menurut dia, ini bukan cara menyelesaikan masalah.

    Sejak 2012, otoritas anti-narkoba Cina telah memberikan 383 petunjuk soal paket berisi fentanyl.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.