Pendeta Dituntut Usai Cerita Kekerasan Militer Myanmar ke Trump

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump mendengarkan Pendeta Hkalam Samson berbicara tentang masalah etnis dan agama di Myanmar di Gedung Putih pada 17 Juli 2019.[Video screenshot Gedung Putih/The Irrawaddy]

    Presiden AS Donald Trump mendengarkan Pendeta Hkalam Samson berbicara tentang masalah etnis dan agama di Myanmar di Gedung Putih pada 17 Juli 2019.[Video screenshot Gedung Putih/The Irrawaddy]

    TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pendeta Baptis dari Myanmar terancam dituntut dipenjara setelah berbicara tentang kekerasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar.

    Pendeta Hkalam Samson berbicara kurang dari 60 detik di Oval Office untuk memberi tahu Presiden Trump tentang perlakuan buruk dan pelecehan yang diderita rakyatnya.

    Dikutip dari New York Times, 4 September 2019, Pendeta Hkalam Samson mengatakan kepada presiden pada Juli bahwa kelompok-kelompok etnis di tanah kelahirannya ditindas dan disiksa oleh pemerintahan militer Myanmar dan berterima kasih kepadanya karena menjatuhkan sanksi pada empat jenderal tinggi Myanmar.

    Setelah percakapan singkat itu, seorang kolonel di Angkatan Darat Myanmar telah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pendeta dituntut atas komentarnya tentang militer selama percakapan dengan Tuan Trump.

    Dikutip dari The Irrawaddy, Dr. Hkalam Samson dan pendeta Kachin lainnya, Langjaw Gam Seng, menghadiri pertemuan para korban penganiayaan agama dari seluruh dunia yang diselenggarakan di Washington oleh Departemen Luar Negeri AS. Mereka menghadiri pertemuan bersama orang-orang dari 17 negara termasuk Irak, Tibet, Korea Utara, Iran dan Kuba. Pastor Langjaw Gam Seng ditangkap dan disiksa oleh Angkatan Darat Myanmar karena perannya dalam membantu wartawan meliput bentrokan di daerah Mongkoe di Negara Bagian Shan utara pada 2016.

    Pendeta Samson, yang kembali ke rumah di kota Myitkyina Myanmar utara setelah kunjungan Gedung Putih, mengatakan dia sedang menunggu untuk melihat apakah pengadilan akan menerima gugatan kolonel. Sifat dari pengaduan itu tidak jelas, tetapi dalam kasus yang sama, militer telah mengambil keuntungan dari undang-undang pencemaran nama baik Myanmar. Seorang hakim diperkirakan akan memutuskan minggu depan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan.

    "Tidak ada kebebasan berekspresi untuk warga Myanmar di manapun Anda berada karena Anda bisa mendapat masalah bahkan ketika Anda berbicara tentang kebenaran di Gedung Putih," kata Pendeta Samson dalam sebuah wawancara.

    Para pejabat Amerika Serikat belum berbicara secara terbuka tentang kasus Pendeta Samson. Tetapi secara pribadi mereka menyatakan keprihatinan bahwa tamu Gedung Putih yang diundang terancam dipenjara di tanah aiarnya atas apa yang dia katakan kepada presiden.

    Saat itu Pendeta Samson mengunjungi Gedung Putih bersama para pemimpin agama dari seluruh dunia yang komunitasnya dianiaya karena keyakinan mereka.

    Pada 16 Juli, sehari sebelum Pendeta Samson mengunjungi Gedung Putih, pemerintahan Trump memberlakukan sanksi pada petinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dan tiga perwira berpangkat tinggi lain atas peran mereka dalam kampanye melawan etnis Muslim.

    Pendeta Hkalam Samson dari Kachin, Myanmar.[The Irrawaddy]

    Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, memerintah Myanmar selama hampir setengah abad hingga 2011, ketika konstitusi baru mengharuskannya berbagi kekuasaan dengan para pemimpin sipil. Tetapi Tatmadaw masih mempertahankan otoritas luar biasa atas urusan negara, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma.

    Selama tiga tahun terakhir, militer telah mengajukan puluhan pengaduan pencemaran nama baik terhadap para pengritiknya. Seperti halnya pengaduan terhadap Pendeta Samson, semua kasus telah dibawa oleh sang kolonel.

    Pekan lalu, pembuat film terkemuka dan aktivis HAM U Min Htin Ko Ko Gyi dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena menulis komentar kritis terhadap militer di Facebook. Dia menjalani operasi untuk kanker hati akhir tahun lalu tetapi menghabiskan berbulan-bulan di penjara menunggu persidangan.

    Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto pemerintah sipil yang mengendalikan mayoritas besar di Parlemen Myanmar, dapat mencabut banyak undang-undang pencemaran nama baik kapan saja dalam tiga tahun terakhir. Sebaliknya, partai Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, telah menggunakan hukum pencemaran nama baik untuk mengejar para pengkritiknya sendiri.

    Pendeta Samson adalah pemimpin Konvensi Baptis Kachin dan seorang pembela hak-hak terkemuka untuk orang-orang etnis Kachin, yang sebagian besar menganut Protestan Baptisme dan tinggal di Myanmar utara.

    Negara Bagian Kachin diyakini memiliki cadangan batu giok terbesar di dunia, sumber keuntungan luar biasa bagi perusahaan yang dikendalikan oleh Tatmadaw. Militer dan Tentara Kemerdekaan Kachin telah berjuang mati-matian selama beberapa puluh tahun memperebutkan sumber daya alam Kachin.

    Lebih dari 100.000 warga sipil telah melarikan diri dari pertempuran baru-baru ini dan Pendeta Samson telah berupaya untuk membantu mereka.

    Pendeta Samson, yang mewakili komunitasnya, telah mengunjungi Amerika Serikat beberapa kali dan sebelumnya bertemu dengan Donald Trump. Dia juga bertemu Presiden Obama dua kali, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan mantan Presiden Jimmy Carter ketika mereka melakukan perjalanan ke Yangon, kota utama Myanmar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.