Mahasiswa dan Siswa Sekolah Hong Kong Kampanye Boikot Kelas

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa mengenakan alat pelindung selama unjuk rasa di Chinese University of Hong Kong, 2 September 2019.[Felix Wong/SCMP]

    Mahasiswa mengenakan alat pelindung selama unjuk rasa di Chinese University of Hong Kong, 2 September 2019.[Felix Wong/SCMP]

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa dan siswa sekolah di seluruh Hong Kong menggelar aksi boikot kelas di tahun ajaran pertama pada Senin pagi, untuk mendukung demonstrasi anti-pemerintah.

    Sekolah-sekolah yang terkena dampak demonstrasi termasuk almamater dari Kepala Eksekutif Carrie Lam dan Kepala Kepolisian Hong Kong.

    Dikutip dari South China Morning Post, 3 September 2019, boikot sekolah, yang diselenggarakan bersama oleh partai lokalis Demosisto, adalah bagian dari kampanye anti-pemerintah yang lebih luas yang dipicu oleh RUU Ekstradisi.

    Aksi siswa digelar setelah kerusuhan di bandara dan menghancurkan stasiun MTR Tung Chung pada hari Minggu. Pada hari Sabtu, demonstrasi ilegal di Pulau Hong Kong diwarnai bentrokan sengit antara demonstran dengan polisi anti-huru hara yang menggunakan gas air mata dan meriam air.

    Seorang siswa dari Po Leung Kuk Ho Yuk Ching College di Tseung Kwan O berdiri di luar stasiun Hang Hau MTR memajang sebuah slogan yang berbunyi: “Guru, saya mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang siswa, tetapi saya jelas memenuhi syarat untuk menjadi orang Hongkong. Setelah semua yang terjadi, apakah Anda masih bisa percaya pada polisi?" [Susan Ramsay/SCMP]

    Panitia memperkirakan sebanyak 10.000 siswa sekolah menengah dari hampir 200 sekolah akan memboikot kelas, yang mana setengah dari mereka diharapkan muncul di pawai umum di Edinburgh Place. Pawai diharapkan dimulai pukul 10.30 pagi, tetapi ditunda dua jam karena cuaca buruk.

    Di Chai Wan Road, di sebelah timur pulau, murid dan alumni dari tiga sekolah menengah terdekat, yakni dari Sekolah Pemerintah Shau Kei Wan, Sekolah Pemerintah Shau Kei Wan, dan Sekolah Bahasa Inggris Salesian, membentuk rantai manusia di lereng 650 meter menuju ke Jalan Raya Timur.

    Sebagian besar mengenakan kaus hitam dengan seragam mereka, sementara beberapa siswa secara sukarela membagikan makanan untuk mereka yang belum sarapan.

    Sementara, dilaporkan Reuters, ribuan mahasiswa berkumpul sebelumnya di Chinese University of Hong Kong (CUHK) di bawah langit mendung, bergiliran untuk berpidato dari panggung dengan latar belakang hitam yang bertuliskan "Mahasiswa Bersatu dalam Boikot demi Kota kami".

    Mahasiswa membagikan selebaran di La Salle College sebagai bagian dari kampanye boikot kelas.[K.Y. Cheng/SCMP]

    Perwakilan mahasiswa membacakan pernyataan bersama, menyerukan warga Hong Kong untuk terus mendukung lima tuntutan demonstran agar dipenuhi. Tuntutan tersebut termasuk penarikan formal rancangan undang-undang ekstradisi dan penyelidikan atas penanganan protes oleh polisi, yang telah mengguncang kota sejak 9 Juni.

    Menteri Pendidikan Kevin Yeung Yun-hung telah menekankan bahwa pihak berwenang menentang boikot kelas dan akan memantau situasi dengan cermat. Dia juga mengatakan pihak berwenang akan memanggil kepala sekolah untuk melihat apakah ada indikasi pengerahan dan akan menyerahkannya ke sekolah untuk memutuskan hukuman apa yang diperlukan.

    Berbicara sebelum rapat umum, Jacky So Tsun-fung, presiden serikat mahasiswa CUHK, mengatakan bahwa beberapa pendukung pemerintah menyebut sekolah itu sebagai sekolah bagi perusuh.

    Berbicara setelah rapat umum, So memperkirakan bahwa 30.000 orang hadir. Meskipun petinggi kampus telah meminta agar acara tersebut dibatalkan, namun staf kooperatif selama unjuk rasa.

    Mahasiswa Hong Kong dari 11 institusi berencana menggelar aksi boikot kelas selama dua minggu, yang dimulai pada Senin pekan ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.