IAEA Sebut Iran Melanggar Kesepakatan Nuklir

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto ruang uji coba yang digunakan untuk melakukan eksperimen eksplosif tinggi untuk bom nuklir milik Iran.[Haaretz]

    Foto ruang uji coba yang digunakan untuk melakukan eksperimen eksplosif tinggi untuk bom nuklir milik Iran.[Haaretz]

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Lembaga Pengawas Energi Atom PBB atau IAEA menyebut Iran sudah melanggar kesepakatan nuklir yang dibuat dengan negara-negara kekuatan dunia yang pada 2015. Iran saat ini diduga telah meningkatkan stok pengayaan uraniumnya dan masih memperbesar pemurnian dari jumlah yang ditentukan.       

    Dikutip dari english.alarabiya.net, Sabtu, 31 Agustus 2019, IAEA dalam keterangannya mengatakan pada Juli 2019 Iran telah menambah 202,8 kilogram batas cadangan pengayaan uraniumnya dengan pemurnian mencapai 3,67 persen. Jumlah itu melampaui batas yang diperbolehkan dalam kebijakan kesepakatan yang dibuat pada 2015 terserbut.

    Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]

    Reuters mewartakan dalam laporan kuartal IAEA, Iran secara progresif keluar dari kesepakatan nuklir 2015 untuk membalas sikap Amerika Serikat yang menarik diri dari kesepakatan dan memperbaharui sanksi-sanksi ekonomi pada Iran, diantaranya memukul penjualan minyak Iran. Tehran sebelumnya mengatakan akan keluar dari batas kesepakatan terkait aktivitas nuklirnya secara bertahap. Keputusan Iran ini memberikan tekanan pada sejumlah pihak yang masih berharap bisa menyelamatkan kesepakatan yang dibuat pada 2015 itu.   

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menawarkan agar digelar pembicaraan dengan Iran bagi keputusan yang lebih besar, namun Tehran mengatakan Amerika Serikat harus lebih dulu mencabut sanksi-sanksi yang dijatuhkan pada negara itu. 

    Dalam laporan kuartal yang dibagikan pada seluruh anggota IAEA disebutkan Iran total telah memperkaya uranium 241,6 kilogram, sedangkan aktivitas pengayaannya masih berada di level seperti sebelumnya, yakni 4,5 persen.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.