Hotel Marriott Tak Lagi Pakai Botol Plastik

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Marriot Internasional hotel. Sumber: AP/english.alarabiya.net

    Logo Marriot Internasional hotel. Sumber: AP/english.alarabiya.net

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu jaringan hotel terbesar di dunia, Marriott International, pada Rabu, 28 Agustus 2019, mengumumkan akan membuang botol perlengkapan mandi plastik sekali pakai sebagai bagian dari rencana mengurangi dampak lingkungannya. 

    Marriott tidak akan pula beralih ke dispenser yang dapat diisi ulang dan dipasang di dinding, namun hotel itu akan beralih ke botol pompa yang lebih besar yang mengandung sekitar 10-12 kali jumlah sampo, kondisioner, atau gel mandi.

    Ilustrasi Sampah Plastik di Laut. shutterstock.com

    Dikutip dari english.alarabiya.net, Kamis, 29 Agustus 2019, botol-botol perlengkapan mandi sekali pakai yang ada di jaringan hotel Marriott akan diambil oleh pegawai hotel ketika isinya tinggal sedikit lagi dan dikirim tempat daur ulang.   

    “Tamu-tamu  kami meminta kami untuk membuat perubahan yang bisa membuat sebuah perubahan berarti bagi lingkungan tanpa mengorbankan kualitas layanan dan pengalaman para tamu hotel,” kata Arne Sorenson, Presiden dan CEO Marriott.

    Marriott memperkirakan langkah yang mereka lakukan ini akan mencegah sekitar 500 juta botol kecil dari ‘pergi’ ke tempat pembuangan sampah dan mengurangi 30 persen penggunaan plastik saat ini.

    Langkah yang dilakukan Marriott ini merupakan perluasan kebijakan pertama yang diluncurkan pada Januari 2018.  Pada Juli 2018, Marriott mulai mengadopsi rencana menghapus penggunaan sedotan dan centong plastik dari seluruh hotel Marriott yang ada di berbagai negara.

    Plastik adalah benda yang proses penguraiannya membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun. Gagasan untuk mengirim sampah-sampah plastik ke tempat daur ulang pun menjadi tantangan, khususnya sejak Cina berhenti mengimpor jutaan ton sampah plastik pada 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.