Aktivis Hong Kong Minta Cina Tidak Gunakan Militer

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit Tiongkok menghadiri latihan pengendalian massa di Shenzhen Bay Sports Center di Shenzhen, Cina, Jumat, 16 Agustus 2019. Ratusan anggota paramiliter Polisi Bersenjata Rakyat berlatih di lokasi yang berada tidak jauh dari Hong Kong. REUTERS/Thomas Peter

    Prajurit Tiongkok menghadiri latihan pengendalian massa di Shenzhen Bay Sports Center di Shenzhen, Cina, Jumat, 16 Agustus 2019. Ratusan anggota paramiliter Polisi Bersenjata Rakyat berlatih di lokasi yang berada tidak jauh dari Hong Kong. REUTERS/Thomas Peter

    TEMPO.CO, Hong Kong - Media resmi pemerintah Cina mempublikasikan foto parade kendaraan bersenjata dan kendaraan angkut tentara bergerak dalam konvoi panjang di perbatasan dengan Hong Kong.

    Gambar itu tidak menjelaskan apakah tentara Cina sedang berangkat menuju Hong Kong atau keluar dari sana.

    Pemerintah Cina mengklaim bahwa itu adalah patroli dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA.

    Namun, Dennis Kwok, yang merupakan anggota gerakan pro-Demokrasi Hong Kong dari Civic Party, mengatakan pertunjukan itu adalah bukan hal rutin.

    Kwok mengatakan gerakan PLA di Hong Kong merupakan tindakan sengaja untuk memperingatkan warga.

    “Saya tidak percaya itu, melihat waktu yang sensitif saat ini, bahwa itu adalah hal rutin,” kata Kwok seperti dilansir News mengutip media lokal Hong Kong pada Kamis, 29 Agustus 2019.

    Kwok mengatakan dia percaya gerakan PLA itu sebagai peringatan kepada warga Hong Kong bahwa mereka akan dikerahkan.

    Dia memperingatkan bahwa pasukan itu bisa mengakhiri Hong Kong dan meminta pemerintah pusat tidak menggunakan militer.

    Salah satu pengguna Twitter dari AS menyebarkan foto masuknya tank militer Cina ke Hong Kong dan menulis,”Tank PLA tiba di #Hong Kong. Darah akan tumpah.”

    Soal ini, media resmi pemerintah Cina, Xinhua, mengatakan ini adalah bagian dari rotasi rutin ke 22 untuk pasukan di garnisun Hong Kong. Rotasi ini adalah hal rutin dan telah disetujui Komisi Militer Pusat.

    Namun, analis militer dari Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, mengatakan dia tidak mempercayai pernyataan resmi pemerintah Cina secara apa adanya.

    “Itu adalah dua tindakan yaitu sebagai pergantian personel dan juga sebagai bentuk intimidasi,” kata dia. Militer Cina, menurut dia, ingin mengatakan bahwa kita dapat melakukan ini dan melakukannya dengan cepat di Hong Kong.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.