Demonstrasi Besar Hong Kong Digelar Sabtu, Polisi Larang

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan saat melakukan aksi protes dugaan kekerasan seksual oleh petugas polisi saat penahanan para demonstran di Hong Kong, 28 Agustus 2019.  REUTERS/Kai Pfaffenbach

    Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan saat melakukan aksi protes dugaan kekerasan seksual oleh petugas polisi saat penahanan para demonstran di Hong Kong, 28 Agustus 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

    TEMPO.COHong Kong – Polisi Hong Kong melarang rencana demonstrasi besar anti-pemerintah pada Sabtu, 31 Agustus 2019.

    Panitia mengatakan polisi beralasan demonstrasi itu bisa mengganggu keselamatan publik. Ini terjadi setelah unjuk rasa pada akhir pekan lalu berakhir dengan bentrok sengit antara demonstran dan polisi menggunakan bom molotov dan gas air mata serta warter cannon.

    Polisi mengirim surat kepada organisasi Civil Human Rights Front pada Kamis mengatakan ada kekhawatiran sejumlah peserta unjuk rasa akan melakukan tindakan anarkis dan merusak.

    “Demonstran tidak hanya telah menggunakan api, dan pemblokiran jalan besar-besaran tapi juga menggunakan bom bensin, bola besi, tombak, batu, tongkat besi, dan juga berbagai senjata buatan sendiri untuk merusak properti publik dalam skala besar, merusak tatanan sosial dan membuat orang lain terluka,” begitu bunyi isi surat polisi Hong Kong seperti dilansir Channel News Asia pada Kamis, 29 Agustus 2019.

    Unjuk rasa pada Sabtu besok akan digelar untuk memperingati lima tahun penolakan Beijing atas Reformasi Politik di Hong Kong. I

    Ini berujung pada aksi unjuk rasa besar-besaran selama 79 hari yang disebut Gerakan Payung. Ini karena massa ramai-ramai membawa payung sambil berunjuk rasa di bawah terik matahari. Aksi payung ini masih berlangsung sampai sekarang.

    Organisasi CHRF, yang mengorganisir unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong sejak dua bulan terakhir ini, mengatakan akan mengajukan banding atas putusan polisi ini.

    “Anda bisa lihat, arah tindakan polisi semakin meningkat, dan Anda bisa lihat Carrie Lam tidak berniat mengembalikan Hong Kong kembali normal tapi malah berupaya memicu kemarahan publik lewat pengetatan,” kata Jimmy Sham, pemimpin CHRF, kepada media. Carrie adalah kepala eksekutif Hong Kong. 

    Rencananya unjuk rasa ini akan digelar di pusat kota dan berlanjut dengan pawai menuju kantor perwakilan Cina di Hong Kong. Kedua aksi ini telah dilarang polisi. Unjuk rasa terakhir di depan kantor perwakilan Cina berakhir rusuh dengan demonstran melempari dinding gedung dengan telur dan batu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.