Unjuk Rasa di Hong Kong Bela Karyawan Cathay Pacific yang Dipecat

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan utama di Hong Kong pada Rabu, 28 Agustus 2019, untuk mengecam tindakan maskapai Cathay Pacific karena memecat awak pesawat yang ikut berunjuk rasa atau mendukung demonstrasi anti-pemerintah yang terjadi di Hong Kong dalam beberapa pekan terakhir. 

    Menurut reuters.com, Rabu, 28 Agustus 2019, Serikat Konfederasi Perdagangan Hong Kong atau HKCTU mengganti lokasi untuk rasa yang awalnya hendak dilakukan di luar bandara area Cathay City menjadi ke pusat keuangan Hong Kong setelah kepolisian menolak memberikan izin.

    Dua pekan lalu, bandara internasional Hong Kong telah dipaksa tutup setelah muncul gelombang protes selama beberapa hari di area kedatangan. Kondisi ini membuat sejumlah maskapai mengkandangkan sekitar seribu pesawatnya. 

    Maskapai Cathay Pacific telah merumahkan sekitar 20 pilot dan awak pesawat. Staf maskapai itu menggambarkannya sebagai sebuah teror putih, yakni sebuah istilah di Hong Kong untuk menggambarkan tindakan tanpa nama yang menciptakan rasa ketakutan. 

    “Hentikan pemecatan, berhenti menteror staf CX (kode penerbangan untuk Cathay City),” demikian bunyi salah satu papan yang dibawa demonstran dalam bahasa Inggris, dimana sekitar seribu orang berkumpul.      

    Maskapai Cathay Pacific telah terjebak dalam silang pendapat otoritas Beijing dan demonstran, yang kadang berujung menjadi aksi kekerasan. Unjuk rasa di Hong Kong meletup pada Juni 2019 yang dipicu oleh penolakan RUU ekstradisi dan kini telah menjadi tantangan terbesar bagi otoritas Hong Kong.    

    Cina mengutuk unjuk rasa di Hong Kong dan menuding Inggris serta Amerika Serikat mengintervensi hubungan luar negeri Hong Kong. Beijing mengaku telah mengirimkan peringatan jelas akan mengerahkan intervensi dengan kekuatan militer jika memungkinkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.