Anwar Ibrahim Soroti Laporan Orang Miskin Malaysia Versi PBB

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anwar Ibrahim dan Prabowo. twitter.com

    Anwar Ibrahim dan Prabowo. twitter.com

    TEMPO.COKuala Lumpur – Pengurus Partai Keadilan Rakyat menilai laporan dari pelapor khusus PBB soal tingkat kemiskinan di Malaysia layak dipelajari lebih dalam.

    Presiden PKR, Anwar Ibrahim, mengatakan ini saat rapat bulanan yang digelar pada Ahad, 25 Agustus 2019.

    Sebelumnya dilaporkan pelapor khusus PBB, Philip Alston, mengatakan tingkat kemiskinan di Malaysia tidak dilaporkan secara utuh.

    “PKR mendiskusikan pernyataan Alston mengenai kemiskinan di Malaysia termasuk tingkat kemiskinan,” kata Anwar Ibrahim seperti dilansir Malaysia Kini Ahad, 25 Agustus 2019.

    PKR berada pada posisi, Anwar menjelaskan, meyakini temuan ini layak untuk menjadi bahan diskusi publik lebih jauh.

    “Ini untuk membantu Pakatan Harapan merancang program ekonomi yang positif terutama untuk grup pendapat rendah,” kata Anwar.

    Pakatan Harapan adalah koalisi empat partai yang mengusung PM Mahathir Mohamad pada pemilu raya 2018.

    Pernyataan Anwar ini terkait penjelasan Alston bahwa garis kemiskinan dengan pendapatan 980 ringgit Malaysia atau sekitar Rp3 juta per keluarga, yang tercatat sebanyak 0.4 persen, dianggap tidak realistik dan terlalu rendah.

    “Penggunaan angka garis kemiskinan terlalu rendah dan tidak realistik mengaburkan realita yang ada bahwa ada jutaan keluarga dengan pendapatan sangat rendah. Dan ada kondisi memprihatinkan dialami keluarga di daerah urban,” kata Alston.

    Malaysia, seperti dilansir Channel News Asia, sedang menggagas kebijakan ekonomi baru untuk bisa mengatasi kemiskinan warga untuk semua etnis di Malaysia. Kebijakan ekonomi baru ini akan menjadi program perbaikan untuk mengganti kebijakan ekonomi sebelumnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.