Iran Ingin Ekspor Minyak Minimal 700 Ribu per Hari

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi bendera Iran. Sumber: REUTERS/Leonhard Foeger

    ilustrasi bendera Iran. Sumber: REUTERS/Leonhard Foeger

    TEMPO.CO, Jakarta - Iran ingin mengekspor setidaknya 700,000 barrels per hari minyak mentahnya dan menaikkannya menjadi 1.5 juta barrels per hari jika negara-negara barat ingin bernegosiasi dengan Tehran menyelamatkan kesepakatan nuklir internasional yang dibuat pada 2015.

    "Menyusul adanya sebuah niat baik dan langkah untuk menciptakan ruang bagi negosiasi, kami telah merespon proposal Prancis. Kami ingin mengekspor sampai 700,000 barrels per hari dan menerima pembayaran tunai. Ini untuk sebuah permulaan. Minyak yang kami ekspor harusnya mencapai 1,5 juta barrels per hari," kata sumber di pemerintah Iran, yang meminta namanya tidak dipublikasi.

    Demonstran membakar foto Presiden Donald Trump, saat melakukan aksi protes setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional di Tehran, Iran,9 Mei 2018. AP

    Sumber lain di pemerintah Iran mengatakan program rudal balistik Iran tidak bisa dan tidak akan dinegosiasi. Hal ini sudah digaris bawahi Iran dan dibicarakan secara terbuka.

    Sumber tidak menjelaskan apakah ini mengacu pada proposal Prancis. Sedangkan sumber di pemerintah Prancis belum mau memberikan komentar.

    "Iran sebelumnya telah mengesampingkan segala bentuk negosiasi terkait hak kami meningkatkan uranium dan membuat minyak daur ulang nuklir dan sebagai imbalannya kami akan sepenuhnya berkomitmen pada pakta nuklir 2015," kata seorang diplomat Iran.

    Sedangkan sumber di dunia industri mengatakan kepada Reuters ekspor minyak mentah Iran pada Juli 2019 anjlok hingga ke level terendah, yakni 100,000 barrels per hari. Penurunan terjadi karena sanksi dari Amerika Serikat yang berlaku sejak Presiden Donald Trump menarik diri dari pakta kesepakatan nuklir yang dibuat era pemerintahan Barack Obama pada 2015.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.