Anggota Parlemen Malaysia Menolak Go-Jek

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Astra International dan Gojek berkolaboras menguji coba sepeda motor listrik Honda PCX Electric untuk layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. 25 Juli 2019. (Gojek)

    Astra International dan Gojek berkolaboras menguji coba sepeda motor listrik Honda PCX Electric untuk layanan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. 25 Juli 2019. (Gojek)

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota parlemen Malaysia dari Partai Islam Se-Malaysia Aman Razali menuding pengenalan layanan transportasi online Go-Jek di negaranya hanya akan meningkatkan kasus-kasus pelecehan seksual.

    Gojek meluncurkan logo baru untuk menandai 9 tahun kiprahnya sebagai perusahaan aplikasi. Peluncuran tersebut dilakukan di kantor Gojek, Pasaraya Blok M, Senin, 22 Juli 2019, dan dihadiri CEO Gojek Nadiem Makarim, Co-Founder Gojek Kevin Aluwi, serta Presiden Gojek Andre Sulistyo. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    "Ini sama dengan membiarkan para pengguna non-syariah bisa berinteraksi dengan lawan jenis. Ini juga meningkatkan rata-rata kecelakaan sepeda motor dan berdampak pada kualitas transportasi publik. Go-jek juga bisa berkontribusi pada polusi udara," kata Mohd Khairuddin, seperti dikutip dari malaymail.com, Sabtu, 24 Agustus 2019.

    Penolakan juga disampaikan oleh anggota Senat Husain Awang yang mengatakan layanan transportasi online Go-Jek bisa mengarah pada tindak kejahatan dan meningkatkan risiko keamanan, seperti perkosaan dan perampokan. Dia pun mengklaim pelecehan seksual telah meningkat di Indonesia terkait layanan Go-Jek.

    Husain dalam keterangannya juga mengatakan kecelakaan - kecelakaan fatal di jalan raya oleh sepeda motor hingga Maret 2019 sudah sebanyak 944 kasus. Transportasi umum menyumbang polusi udara dan adanya komplain karena terjadi interaksi dengan yang bukan mukhrim. Dengan rentetan alasan itu, pihaknya beralasan Go-Jek tidak seharusnya dibiarkan beroperasi di Malaysia.

    "Saya mendesak pemerintah agar tidak melanjutkan layanan Go-Jek meski untuk suatu periode tertentu. Sebaliknya, pemerintah meningkatkan promosi dan kualitas transportasi massal kereta cepat seperti MRT dan LRT yang menghabiskan jutaan ringgit untuk pengadaannya," kata Husain.

    Dengan rencana pengoperasian Go-Jek di Malaysia, Husain mengklaim ini membuktikan pemerintah sudah gagal dalam mengelola transportasi umum dan menyelesaikan masalah kemacetan di jalan. Pemerintah Malaysia juga dianggap gagal menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gempa Maluku Utara dan Guncangan Besar Indonesia Selama 5 Tahun

    BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan ini menyusul Gempa Maluku yang terjadi di Jailolo, Maluku Utara, Kamis, 14 November 2019.