Kapal Survei Cina di Laut Cina Selatan Dekati Vietnam

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dan PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, di Hanoi, Vietnam, pada Kamis, 22 Agustus 2019. Reuters.

    Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dan PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, di Hanoi, Vietnam, pada Kamis, 22 Agustus 2019. Reuters.

    TEMPO.COHanoi – Sebuah kapal survei milik Cina memperpanjang aktivitasnya ke sebuah area yang semakin dekat dengan garis pantai Vietnam.

    Ini terlihat dari data yang dilansir situs pelacak kapal.

    Kapal ini bergerak mendekati garis pantai Vietnam setelah Australia dan Amerika Serikat mengungkapkan keprihatinan mengenai tindakan Cina di perairan laut yang dipersengketakan kedua negara.

    “Kapal survei Haiyang Dizhi 8 dari Cina mulai memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif milik Vietnam pada awal Juli saat memulai survei seismik selama beberapa pekan,” begitu dilansir Reuters pada Sabtu, 24 Agustus 2019.

    Aksi kapal ini, yang dikawal empat kapal lainnya dari Cina, memicu ketegangn dengan kapal penjaga pantai dan militer Vietnam.

    Situs Marine Traffic melansir kapal survei Cina ini terus melakukan survei di sekitar area laut yang berjarak 102 kilometer di sebelah tenggara dari Pulau Phu Quy dari Vietnam dan 185 kilometer dari pantai di Kota Phan Tiet, di selatan.

    Hingga saat ini, dua kapal dari angkatan laut Vietnam terus mengikuti kapal dari Cina itu.

    Menurut aturan internasional, ZEE dari sebuah negara memanjang hingga 370 kilometer dari garis pantainya. Ini berarti negara itu bisa mengelola kekayaan alam yang ada di area laut itu.

    Selama ini, Vietnam dan Cina terlibat dalam konflik perbatasan laut berkepanjangan. Ini karena Laut Cina Selatan memiliki potensi kekayaan minyak dan gas yang berlimpah dan siap dieksplorasi.

    Cina telah mendeklarasikan secara sepihak sembilan garis terputus-putus untuk menandai area luas di Laut Cina Selatan sebagai miliknya.

    Pada Jumat kemarin, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan PM Australia Scott Morrison, bertemu dan menyatakan keprihatinan atas klaim sepihak dari negara tertentu atas Laut Cina Selatan. Keduanya menyerukan semua pihak tunduk pada aturan hukum internasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.