PBB: Angka Kemiskinan Besar, Data Pemerintah Malaysia Tak Akurat

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga Miskin di Terengganu, Malaysia

    Keluarga Miskin di Terengganu, Malaysia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelapor Khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan HAM, Philip Alston mengatakan, angka kemiskinan di Malaysia lebih besar dibandingkan angka yang dilaporkan pemerintah. Jika angka kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah Malaysia menyebut terjadi penurunan drastis dri 49 persen pada tahun 1970 menjadi 0,4 persen pada 2016, Alston mengatakan sebaliknya.

    Menurut Alston, angka kemiskinan yang sebenarnya di Malaysia berkisar 15 persen. Ini berdasarkan analisa oleh sejumlah kelompok independen yang mengatakan kemiskinan yang siginifikan terjadi di Malaysia.

    Alston mengatakan, langkah-langkah yang dipakai untuk menentukan angka kemiskinan di Malaysia sudah jadul. Garis kemiskinan di Malaysia tetap di level yang sama dalam beberapa dekade. Sementara itu terjadi kenaikan biaya hidup.

    "Angka resmi pemerintah akan membuatnya jadi juara dunia dalam menghilangkan kemiskinan, tetapi saya pikir cukup jelas bahwa bukan itu masalahnya," kata Alston dalam konferensi pers di hari terakhir dari 11 hari kunjungannya ke Malaysia, seperti dilansir dari Channel News Asia, 23 Agustus 2019.

    Menurut Alston, penetapan garis kemiskinan senilai 980 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 3,3 juta per keluarga per bulan adalah konyol. Karena itu berarti keluarga dengan empat anak tinggal di kota hidup dengan kurang dari US$ 2 per orang per hari.

    Alston mendesak Malaysia untuk menilai kembali metode untuk mengukur kemiskinan dan memperhitungkan kelompok-kelompok rentan yang dikeluarkan dari data seperti keluarga yang tidak memiliki kewarganegaraan, pekerja migran, dan pengungsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.