Australia Gabung Koalisi Anti-Iran Berpatroli di Teluk Persia

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal cepat Penjaga Revolusi Iran mendekati tiruan kapal induk Amerika Serikat, dalam latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015. AP/Fars News Agency, Hamed Jafarnejad

    Kapal cepat Penjaga Revolusi Iran mendekati tiruan kapal induk Amerika Serikat, dalam latihan di Selat Hormuz, Teluk Persia, 25 Februari 2015. AP/Fars News Agency, Hamed Jafarnejad

    TEMPO.CO, Jakarta - Australia memberi sinyal untuk bergabung dengan koalisi anti-Iran yang dipimpin Amerika Serikat di Teluk Persia.

    Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan kesiapan Australia bergabung dengan koalisi anti-Iran kemarin, 20 Agustus 2019.

    "Pemerintah telah memutuskan bahwa hal ini merupakan kepentingan nasional Australia untuk berkontribusi dengan mitra internasional kami. Kontribusi kami akan dibatasi dalam cakupan dan akan terikat waktu," kata Morrison seperti dilansir dari Sputnik, 21 Agustus 2019.

    Pernyataan Morrison ini disampaikan sekitar seminggu setelah presiden Iran, Hassan Rouhani menentang rencana Washington untuk membentuk koalisi angkatan laut menghadapi Teheran di Teluk Persia.

    Pemerintah AS pada Juli lalu menyampaikan ide membentuk koalisi maritim untuk berpatroli di Teluk Persia untuk memastikan kebebasan berlayar di perairan itu.

    Ide ini dipicu dengan penyitaan kapal tanker minyak berbendera Inggris, Stena Impero oleh pasukan angkatan laut Iran. Kapal tanker Inggris itu dituding melanggar peraturan maritim.

    Sepekan sebelum Morrison menyatakan kesediaan bergabung dengan koalisi maritim anti-Iran, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan bahwa London bergabung dengan koalisi maritim AS di Teluk Persia.

    Sejauh ini baru Inggris dan Australia yang menyatakan kesediaannya bergabung dalam koalisi anti-Iran di perairan Teluk Persia. AS mengajukan tawaran kepada sekutunya Prancis, Jepang, Norwegia, Belgia, dan Korea Selatan, namun belum ada respons resmi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.