TEMPO.CO, Hong Kong – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, berharap demonstrasi damai gerakan anti-pemerintah sebagai awal upaya mengembalikan perdamaian.
Carrie berjanji pemerintah akan berbicara dengan pemimpin unjuk rasa damai dan menanggapi komplain terhadap tindak kekerasan polisi kepada demonstran.
Pernyataan Carrie ini menyusul aksi unjuk rasa ratusan ribu orang demonstran, yang dilakukan secara damai, pada Ahad, 18 Agustus 2019. Unjuk rasa ini berlangsung di bawah guyuran hujan deras dan merupakan pekan ke sebelas aksi unjuk rasa sejak Juni 2019.
“Saya telah menjelaskan dua area penting yang sedang kami kerjakan saat ini. Satu adalah kajian pencari fakta yang penting untuk menginvetigasi dan menampung keluhan mengenai tindak kekerasan oleh polisi selama periode konfrontasi dan kekerasan,” kata Carrie seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 20 Agustus 2019.
Demonstrasi besar-besaran digelar di Hong Kong dan sempat mengepung gedung Dewan Legislatif untuk menolak pengesahan amandemen legislasi ekstradisi. Warga memprotes karena legislasi ini memungkinkan otoritas Hong Kong mengekstradisi warganya ke Cina jika dianggap melanggar hukum di sana.
Baca Juga:
Meski pembahasan amandemen itu sudah dihentikan, warga masih terus menggelar unjuk rasa, yang kerap berakhir dengan bentrok fisik dengan polisi. Mereka mendesak Carrie Lam mundur karena dianggap pro-Beijing.
Warga juga mendesak diterapkannya sistem demokrasi secara penuh karena Carrie Lam merupakan pejabat yang ditunjuk Beijing dan bukan hasil pemilihan umum di Hong Kong.
Sejak dikembalikan Inggris ke Cina pada 1997, Hong Kong menganut sistem satu negara dua sistem yaitu Hong Kong berbasis demokrasi dan Cina berbasis komunisme.