Dewan Negara Cina Minta Integrasi Shenzen, Hong Kong dan Makau

TEMPO.CO, Shanghai – Dewan Negara Cina menyerukan pembangunan besar-besaran di Kota Shenzen.

Dewan juga meminta integrasi Shenzen, yang merupakan kota industri elektronik, dengan ekonomi dan budaya daerah sekitarnya yaitu Hong Kong dan Makau.

“Arahan ini muncul setelah terjadinya aksi unjuk rasa anti-pemerintah besar-besaran di Hong Kong yang mengancam status dari pusat industri keuangan Asia itu,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 19 Agustus 2019.

Hong Kong, yang merupakan daerah dengan pelabuhan paling sibuk di dunia, sedang menuju resesi ekonomi pertama dalam satu dekade terakhir. Ini terjadi akibat aksi unjuk rasa yang kerap diwarnai bentrokan antara demonstran dan petugas polisi.

Kerusuhan yang kerap terjadi telah mengusir turis dan membuat lesu penjualan ritel serta investasi.

Dewan Negara melansir 19 butir arahan, yang dipublikasikan di Harian Rakyat atau People’s Daily. Dewan meminta pembangunan dan kekuatan ekonomi Shenzen masuk diantara yang terbaik pada 2025.

Shenzen juga diplot menjadi kota rujukan global pada pertengahan abad 21 ini.

Shenzen, yang awalnya merupakan kawasan ekonomi nelayan, berubah menjadi pusat manufaktur dan pusat industri teknologi pada 1990an.

Saat ini, kota ini menaungi markas perusahaan besar seperti Tencent, yang merupakan raksasa sosial media di Cina, dan Huawei, yang merupakan perusahaan manufaktur teknologi  telekomunikasi raksasa.

Saat ini, Huawei sedang menghadapi masalah bisnis di AS setelah Presiden Donald Trump melarang perusahaan AS menyuplai komponen teknologi ke Huawei.

Dewan Negara mengatakan pemerintah Cina perlu melakukan modernisasi pemerintahan sosial di Shenzen lewat penerapan komprehensif big data, layanan awan, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya.

Dewan juga meminta integrasi kultur dan ekonomi antara Shenzen dengan Hong Kong, dan Makau lewat pendanaan rumah sakit, upaya penanganan bencana, pertukaran budaya.

Dewan meminta pembangunan kawasan Hong Kong – Makau Greater Bay Area dengan pendekatan satu negara dan dua sistem.

Seperti dilansir Aljazeera sebelumnya, Inggris mengembalikan Hong Kong pada 1997 setelah sempat menguasai wilayah ini selama 99 tahun pasca memenangkan Perang Opium.

Saat ini, warga Hong Kong sedang berunjuk rasa sejak Juni 2019 menolak amandemen legislasi ekstradisi dan menuntut penerapan demokrasi secara penuh agar bebas dari intervensi pemerintah Cina. Pasukan polisi bersenjata Cina dikabarkan berlatih di Kota Shenzen yang berbatasan dengan Hong Kong menyusul kerusuhan yang kerap terjadi saat unjuk rasa di Hong Kong.