Isu Zakir Naik, Kelompok Pengacara di Malaysia Ikut Bereaksi

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 28-jateng-ZakirNaik

    28-jateng-ZakirNaik

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara kebebasan sipil paling berpengaruh di Malaysia Syahredzan Johan menyebut pemerintah bisa mencabut izin tinggal permanen ulama Zakir Naik. Zakir sudah tiga tahun tinggal di Malaysia dan izin tinggal itu diberikan padanya oleh pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak.

    Dikutip dari aljazeera.com, Sabtu, 17 Agustus 2019, Syahredzan mengaku telah memasukkan laporan soal Zakir ke polisi pada Kamis, 15 Agustus 2019.

    "Sangat terlihat jelas para pendukung Dr Zakir bisa sangat emosional dan bahkan terlalu bersemangat dalam mempertahankan ulama kontrofersial mereka," kata Syahredzan, menanggapi adanya ancaman padanya terkait tindakan yang dilakukannya.

    Panita ceramah Zakir Naik menggelar konfrensi pers terkait acara ceramah Zakir Naik. TEMPO/Iqbal Lubis

    Sedangkan menurut Melissa Sasidaran, Direktur kelompok HAM Pengacara bagi Kebebasan atau LFL, Zakir merasa hidupnya dalam bahaya jika dipulangkan ke India oleh pemerintah Malaysia. Dia pun menyarankan agar Zakir mengajukan permohonan ke Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi atau UNHCR guna meminta suaka perlindungan dimana nasibnya akan ditentukan kemudian.

    "Dia terlihat telah menjadi sosok yang memecah-belah di Malaysia. Sebagai orang asing yang telah diberikan status izin tinggal permanen, sangat jelas dia telah menyalahgunakan keistimewaannya dengan menempatkan umat Islam melawan non-Muslim, masyarakat Malaysia melawan non-etnis Malaysia," kata Melissa.

    Ucapan Zakir dalam sebuah acara pada 8 Agustus 2019 di Kelantan telah menuai kontroversi. Ketika itu, dia menyerukan agar masyarakat Cina - Malaysia pulang saja karena mereka adalah tamu lama di Malaysia.

    Sebelumnya, Zakir membandingkan umat Hindu di Malaysia dengan umat Islam di India. Umat Hindu di Malaysia bisa menikmati lebih dari 100 persen hak-haknya ketimbang umat Muslim di India. Dia juga menyebut umat Hindu di Malaysia lebih setia kepada Perdana Menteri India Narendra Modi ketimbang pada Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.