Anggota Kongres AS Rashida Tlaib Batal ke Israel, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri ke kanan: anggota Kongres AS Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez dan Ayanna Pressley mengadakan konferensi pers setelah Demokrat di Kongres AS bergerak untuk secara resmi mengutuk pernyataan Presiden Serangan Donald Trump terhadap empat perempuan kongres minoritas di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Juli 2019. REUTERS / Erin Scott

    Dari kiri ke kanan: anggota Kongres AS Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez dan Ayanna Pressley mengadakan konferensi pers setelah Demokrat di Kongres AS bergerak untuk secara resmi mengutuk pernyataan Presiden Serangan Donald Trump terhadap empat perempuan kongres minoritas di Capitol Hill di Washington, AS, 15 Juli 2019. REUTERS / Erin Scott

    TEMPO.COWashington – Anggota Kongres Amerika Serikat, Rashida Tlaib, menolak tawaran Israel untuk memberi izin melakukan perjalanan di Tepi Barat, Palestina.

    Ini menjadi perkembangan mengejutkan terbaru dalam sengketa yang melibatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terhadap dua politikus dari Partai Demokrat menjelang pemilihan umum Presiden AS 2020.

    Tlaib, yang merupakan politikus Demokrat keturuan Palestina di DPR AS, selama ini dikenal bersikap kritis terhadap kebijakan Israel kepada bangsa Palestina.

    Dia mengatakan tidak akan mengunjungi keluarganya di sana karena pemerintah Israel telah mengkondisikan suasana penekanan untuk mempermalukannya.

    “Saya tidak bisa mengizinkan negara Israel mengambil cahaya itu dengan mempermalukan saya dan menggunakan rasa cinta saya untuk nenek saya untuk membungkuk kepada kebijakan mereka yang rasis dan menekan,” kata Tlaib lewat akun Twitter seperti dilansir Reuters, Jumat, 16 Agustus 2019.

    Tlaib menggunakan kata ‘sity’ untuk merujuk kepada neneknya, yang tinggal di Tepi Barat.

    Tlaib melanjutkan,”Membungkam saya dan memperlakukan saya seperti kriminal bukan yang nenek saya ingin saya alami. Itu akan membunuh sebagian dari diri saya. Saya telah memutuskan kunjungan ke nenek saya di bawah kondisi penekanan ini bertentangan dengan semua yang saya yakini, melawan rasisme, penindasan dan ketidak-adilan.”

    Soal ini Kementerian Dalam Negeri Israel mengatakan telah menerima surat dari Tlaib pada Kamis. Surat itu berisi pemerintaan izin untuk mengunjungi keluarganya di Desa Beit Ur Al-Fauqa di Tepi Barat dan telah mengabulkan permintaan ini.

    Tlaib tidak menjelaskan soal kondisi penindasan yang diterapkan selama kunjungannya ke sana. Media Israel melaporkan dia setuju untuk tidak mempromosikan aksi boikot terhadap Israel sebagai bagian dari permintaan izin kepada kementerian Luar Negeri Israel.

    Awalnya, Tlaib akan mengunjungi Israel bersama dengan seorang politikus Demokrat yang juga anggota Kongres AS yaitu Ilhan Omar dari Minnesota.

    Soal ini, Trump berkomentar mengritik Tlaib yang memilih tidak mengunjungi Israel setelah mendapat izin untuk mengunjungi neneknya.

    “Begitu dia mendapat izin, dia menyatakan tidak akan mengunjungi Israel,” cuit Trump lewat Twitter pada Jumat pagi. “Mungkinkan ini sebuah jebakan? Israel bertindak secara wajar.”

    Selama ini, Tlaib dan Omar telah menyuarakan dukungan kepada aksi pro Palestina yaitu Boikot, Divestasi, Sanksi atau BDS terhadap Israel. Gerakan ini menolak pendudukan Israel di Palestina dan menolak kebijakan terhada warga di Tepi Barat.
    Para aktivis BDS bis ditolak masuk ke Israel menurut undang-undang di sana.

    Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri, yang menyetujui permintaan izin kunjungan Tlaib, mengecam keputusan anggota Kongres AS ini untuk membatalkan rencana itu.

    “Ternyata itu sebuah provokasi untuk mempermalukan Israel. Kebenciannya terhadap Israel mengalahkan cintanya kepada neneknya,” kata Deri lewat Twitter.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.