Vietnam Sambut Facebook Penuhi Permintaan Batasi Akses

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Facebook. (AP Photo/Thibault Camus)

    Ilustrasi Facebook. (AP Photo/Thibault Camus)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Vietnam menyatakan, Facebook telah memenuhi 75 persen dari permintaan resmi negara itu untuk membatasi jumlah konten di platformnya.

    Vietnam berupaya terus memperketat akses internet dengan menyensor media, membatasi akses penggunaan media sosial termasuk Facebook, dan tidak mentolerir kritik.

    "Facebook sekarang memenuhi 70 persen hingga 75 persen dari permintaan pemerintah Vietnam, dibandingkan dengan sebelumnya sekitar 30 persen," kata Nguyen Manh Hung, menteri informasi Vietnam dalam pertemuan parlemen di Hanoi, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

    Dengan aturan ini, konten yang diunggah ke website tidak dapat lagi diakses di berbagai negara karena dianggap melanggar undang-undang Vietnam.

    Vietnam telah memperketat aturan internet selama beberapa tahun terakhir. Hal itu tertera dalam undang-undang keamanan dunia maya yang mulai berlaku pada Januari 2019.

    Berdasarkan undang-undang keamanan dunia maya Vietnam, perusahaan seperti Facebook diharuskan mendirikan kantor di Vietnam dan menyimpan data di negara itu.

    Hanoi di masa lalu menuduh Facebook melanggar undang-undang Vietnam dengan mengizinkan komentar subversif dipublikasikan di platformnya.

    Vietnam juga telah membangun pusat pemantauan konten situs web berita dan platform media sosial yang dapat menyortir jutaan titik data ke dalam kategori seperti positif dan negatif.

    “Rasio informasi negatif adalah 30 persen, tetapi sekarang kami telah mengambil tindakan bahwa rasio pada dasarnya telah di bawah 10 persen," kata Hung.

    Terkait dengan pembatasan akses, Kementerian informasi telah meminta Facebook untuk mengungkapkan identitas pengguna akun. Sehingga hanya akun yang terdata yang diizinkan untuk menyiarkan video langsung di platform.

    REUTERS MEIDYANA ADITAMA WINATA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.