Perdana Menteri Justin Trudeau Diduga Melanggar Aturan Etika

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Rabu, 14 Agustus 2019 menerima laporan lembaga pengawas etika independen, namun Trudeau menolak meminta maaf. Dalam laporan itu, Trudeau diduga telah melanggar aturan soal etika saat mencoba mencampuri kasus hukum sebuah perusahaan.

Dikutip dari reuters.com, Kamis, 15 Agustus 2019, komisi etika independen Mario Dion mengatakan Perdana Menteri Trudeau dan timnya pada tahun lalu telah berupaya merusak sebuah keputusan yang dibuat oleh jaksa penuntut federal bahwa pembangunan yang dilakukan perusahaan SNC-Lavalin Group Inc harus dibawa ke persidangan untuk mengungkap dugaan korupsi.

"Saya sepenuhnya menerima laporan ini. Saya mengambil tanggung jawab sepenuhnya," kata Trudeau, kendati dia tidak setuju dengan kesimpulan Dion.

Laporan Dion setebal 58 halaman yang diterima Trudeau itu, kemungkinan bisa menciderai peluang Trudeau dalam mempertahankan kekuasaannya dalam pemilu Kanada yang akan digelar Oktober 2019.

Skandal SNC-Lavalin mencuat pada awal Februari 2019 lalu. Perusahaan itu pada 2018 ingin mengambil keuntungan dari sebuah undang-undang yang memungkinkan SNC-Lavalin 'menyelamatkan diri' dengan membayar denda ketimbang menghadapi persidangan atas diduga telah menyuap sejumlah pejabat di Libya.

Kasus hukum SNC-Lavalin mempertaruhkan sosok Trudeau sebagai pemimpin muda yang melindungi pemerintah dan bersumpah akan bersikap terbuka dan transparan. Trudeau saat ini telah menjadi Perdana Menteri Kanada pertama yang diduga menciderai aturan etika federal.

Trudeau mengaku pada tahun telah mencoba membujuk mantan Menteri Kehakiman Jody Wilson-Raybould agar mempertimbangkan kembali putusan jaksa penuntut. Dia mengakui apa yang telah terjadi dimasa lalu bukan hal yang baik, namun saat yang sama dia tidak bisa meminta maaf karena mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat Kanada.

Menurut Dion, Perdana Menteri Trudeau telah melanggar aturan konflik kepentingan yang melarang para pemegang jabatan publik mencoba mendorong kepentingan pribadi orang lain secara tidak patut.