Unjuk Rasa di Kashmir Tuntut Bebas dari India

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria memegang poster dan meneriakkan slogan-slogan selama protes setelah pemerintah India menghapus status khusus untuk Kashmir, di New Delhi, India, 5 Agustus. [REUTERS / Danish Siddiqui]

    Seorang pria memegang poster dan meneriakkan slogan-slogan selama protes setelah pemerintah India menghapus status khusus untuk Kashmir, di New Delhi, India, 5 Agustus. [REUTERS / Danish Siddiqui]

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang melakukan unjuk rasa di Srinagar, kota terbesar di wilayah Kashmir untuk memprotes keputusan India mencabut status istimewa Kashmir yang diikuti dengan pembatasan perjalanan, penutupan jaringan komunikasi selama 7 hari berturut-turut, dan penangkapan 300 aktivis.

    Menurut dua saksi mata Reuters, warga Kashmir yang marah berkumpul di sebuah masjid di lingkungan Soura, Srinagar, setelah sholat subuh pada hari Minggu, 11 Agustus 2019 dan mulai meneriakkan slogan-slogan anti-India.

    Para pengunjuk rasa membawa spanduk besar bertuliskan "Simpan Pasal 35A,". Pasal 35A mengacu pada konstitusi tentang status khusus di India pekan lalu.

    "Apa yang kita inginkan? Kebebasan! Kapan kita menginginkannya? Sekarang!

    Kerumunan berteriak, berbaris dan beberapa dari mereka mengangkat spanduk kertas, termasuk yang bertuliskan: "Modi, Kashmir bukan milik ayahmu."

    Kementerian Dalam Negeri India tidak menanggapi aksi demo warga Kashmir yang digelar kedua kali dalam pertengahan Agustus ini setelah India mencabut status istimewa Kashmir.

    Para pemimpin di Kashmir telah memperingatkan India dampak dari pengucilan otonomi di wilayah mereka di mana gerilyawan telah berperang melawan pemerintah India selama hampir 30 tahun yang mengakibatkan lebih dari 50 ribu orang tewas.

    REUTERS | MEIDYANA ADITAMA WINATA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.