![Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Al Busyra Basnur (lima dari kiri), memandu diskusi ekonomi RI-Ethiopia di Addis Ababa, 13 Juli 2019.[KBRI Addis Ababa]](https://statik.tempo.co/data/2019/07/13/id_855312/855312_720.jpg)
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 700 peserta, baik pebisnis maupun pejabat pemerintah dari 47 negara di benua Afrika dan Indonesia akan mengikuti forum bisnis infrastruktur, Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue atau IAID pada 20-21 Agustus 2019 di Bali.
Pertemuan akbar pertama yang mempertemukan para pebisnis Afrika dan Indonesia yang didukung pemerintah kedua negara akan memfokuskan diri pada kerja sama konkrit di sektor infrastruktur.
Pertemuan IAID ini sebagai tindak lanjut dari Indonesia-Africa Forum yang diadakan di Bali pada 10-11 April 2019 yang dihadiri 233 peserta dari 47 negara Afrika.
Dari IAID ini, Indonesia menargetkan kesepakatan bisnis senilai sekitar US$ 500 juta.
"Ini target yang tidak jauh berbeda dengan target IAF di Bali," kata Desra Percaya, Direktur Jenderal Multilateral kepada di Kementerian Luar Negeri kepada sejumlah wartawan, Jumat malam, 9 Agustus 2019.
Pada IAF 2018 lalu, Indonesia dan Afrika menghasilkan kesepakatan bisnis senilai US$ 586,56 juta.
IAID yang merupakan pertemuan para pebisnis dan sejumlah pejabat pemerintah terkait akan diisi dengan penandatanganan kesepakatan bisnis , diskusi panel, pameran, dan penandatanganan dan diskusi awal Preferential Trade Agreement tentang pemberian insentif atau kemudahan bagi para pebisnis.
Dari Indonesia, sudah ada 32 perusahaan, baik BUMN maupun swasta yang memastikan hadir di IAID di antaranya PT Waskita Karya, PT.INKA, PT PAL, Indonesia Eximbank, Pertamina, PT.Timah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perum Peruri, PT Kimia Farma, PT Bio Farma, KADIN, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan 15 UMKM Provinsi Bali.
Mengapa pertemuan IAID ini fokus pada infrastruktur? Desra menjelaskan, 5 dari 10 kesepakatan bisnis IAF merupakan kesepakatan di bidang infrastruktur, dan 5 dari 10 peluang kesepakatan IAF juga dari sektor infrakstruktur.
Alasan lainnya, bidang infrastruktur dipandang memiliki multiflier effect yang tinggi dan memiliki peluang kerja sama konkrit di masa depan.
Indonesia memiliki kemampuan dalam menyediakan jasa infrastruktur mengingat terdapat perusahaan BUMN yang kapabel.
Bidang infrastruktur menjadi prioritas pembangunan negara-negara kawasan Afrika untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
